Golkar Sulsel Memanas Jelang Musda, Mulai Makan Korban

PLUZ.ID, MAKASSAR – Perebutan dukungan suara jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulsel membuat internal partai mulai memanas. Bahkan, sudah makan korban.

Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Takalar, H Nawir Rahman, kabarnya dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris setelah memberikan dukungan secara tertulis kepada Supriansa, sebagai calon Ketua Golkar Sulsel.

“Sabtu malam, 25 Juli 2020, saya diinfokan saya sudah diplenokan dan diambil keputusan untuk memberhentikan saya selaku sekretaris partai dan dukungan untuk bakal kontestan ketua telah ditandatangani sekretaris baru,” ungkap Nawir, Senin (27/7/2020).

Namun demikian, Nawir mengaku, hingga saat ini Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya belum diterima. Ia baru mendapat pernyataan lisan dari salah seorang pengurus yang hadir pleno dan hasil pleno tersebut telah disampaikan ke DPD Golkar Sulsel.

Kabar pergantian dirinya memang telah ia dengar pada Jumat (24/7/2020), sehari setelah menorehkan tanda tangan dukungan kepada Supriansa.

“Saya disampaikan sesuatu yang pahit harus disampaikan ke Anda jikalau tidak memberikan dukungan pada bakal kontestan tersebut. Akan diganti dari posisi sekretaris partai,” ujar Nawir sebagaimana informasi yang ia dapatkan dari salah seorang pengurus DPD Golkar Takalar.

Namun kala itu, Nawir tetap bersikukuh tak akan memindahkan arah dukungan dari Supriansa.

“Saya mendukung Pak Supriansa, karena berbagai alasan. Beliau menjanjikan transparansi, keadilan, merekatkan faksi, dan menjanjikan semangat,” tegas Nawir pada seorang pengurus yang mengancam dan membujuknya untuk pindah arah dukungan tersebut.

Nawir bahkan mengaku, membujuk dan menjelaskan kepada pengurus tersebut agar lebih baik mendukung Supriansa sebagai Ketua.

“Beliau menjanjikan emansipasi politik, politik tanpa mahar sesuai komitmen Ketua Umum DPP Golkar,” katanya.

Selain itu, kader Golkar berlatar belakang doktor tersebut, berprinsip diskresi Ketua Umum DPP perlu dikawal dan dijaga.

“Kata diskresi itu adalah kata pengecualian yang juga istimewa. Apakah ini represif? Tidak…sebab ini sudah diatur dalam konstitusi partai yang saya kira ada sebabnya kenapa ini dikeluarkan,” urai Nawir.

Mengenai kabar pencopotannya jika benar dicopot, ia melihat juga tidak sah, sebab pada saat rapat pleno dirinya tak hadir sebab tak ada pemberitahuan.

“Selaku sekretaris kan seharusnya saya yang bertandangan dan mengetahui. Tapi ini tidak ada,” ungkapnya.

Pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar Provinsi Sulsel resmi ditunda. Rencananya, sesuai jadwal musda ini, dilaksanakan, Sabtu (25/7/2020) lalu.

Penundaan ini secara resmi disampaikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HA Nurdin Halid di Kantor Golkar Sulsel Jl Bontolempangan, Kota Makassar, Jumat (24/7/2020).

Nurdin Halid didampingi Panitia dan Pengarah Musda X Golkar Sulsel, mengatakan, alasan penundaan ini, mengikuti masukan dari Polda Sulsel.

“Panitia Musda Golkar Sulsel sudah menyurat ke Polda Sulsel, jawabannya sudah keluar kemarin, Kamis (23/7/2020). Polda meminta agar pelaksanaan musda ini, ditunda sementara waktu. Alasannya, saat Sulsel, khususnya Kota Makassar masih dalam kondisi zona merah pandemi virus corona (Covid-19). Makanya, melalui kesempatan ini, kami secara resmi menyampaikan penundaan Musda X Golkar Sulsel,” jelasnya. (***)