Satriya Madjid Presentase Pentingnya Pergub dan Perbup Jasa Konsultan

PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Sulsel Satriya Madjid mempresentasekan pentingnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jasa Konsultan di depan Ketua DPRD Kabupaten Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna.

Hal ini disampaikan Satriya Madjid didampingi sejumlah pengurusnya, diantaranya Ridwan Kasim, Benny Malik, Salahuddin, Bahar P Bali, dan lainnya saat menerima kunjungan pimpinan DPRD Wajo, yaitu Ketua DPRD Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna, Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini di Sekretariat Inkindo Sulsel di Makassar, Rabu (12/8/2020).

Ketua Inkindo Sulsel Satriya Madjid didampingi sejumlah pengurusnya, diantaranya Ridwan Kasim, Benny Malik, Salahuddin, Bahar P Bali, dan lainnya saat menerima kunjungan Ketua DPRD Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna, Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini.

Satriya Madjid mengatakan, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot) untuk membuat regulasi sendiri, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwali).

“Pentingnya Pergub Sulsel atau Perbup/Perwali setiap kabupaten/kota di Sulsel tentang Jasa Konsultan terutama melindungi tenaga konsultan dalam menjalankan usahanya dengan tujuan bagaimana konsultan daerah berdaya dan mampu sejahtera di daerahnya sendiri. Sama halnya kita harapkan di Wajo juga ada Perbup tentang Jasa Konsultan,” terangnya.

“Hal ini diatur UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, khususnya pasal 24 yang berbunyi kegiatan yang menggunakan dana APBD yang anggarannya kecil dan menengah, berteknologi sederhana hingga madya, pemda bisa membuat aturan khusus,” tambahnya.

Satriya Madjid menjelaskan, UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi itu, memiliki dua muatan utama yang sangat berguna bagi pemberdayaan konsultan lokal, yaitu segmentasi pasar dan standar remunerasi minimum. Standar remunerasi minimum mengatur tentang billing rate yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp20 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp20 juta itu. Kami meyakini jika ini diterapkan, maka tenaga konsultan akan memberikan kemampuan terbaiknya,” jelas Satriya Madjid.

Pergub Sulsel tentang Jasa Konsultan sendiri sudah disusun, saat ini sisa menunggu persetujuan Gubernur Sulsel.

Sementara, Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, menyambut baik usulan Inkindo Sulsel agar di Kabupaten Wajo juga dibuatkan Perbup tentang Jasa Konsultan.

“Apa yang menjadi pembahasan di sini akan kami laporkan ke Bapak Bupati Wajo secara kelembagaan. Bagus juga kalau teman-teman di Inkindo juga menyampaikan dan mempresentasekan langsung kepada Bapak Bupati, nanti kami akan berikan penguatan,” jelasnya.

“Perbup tentang Jasa Konsultan saya rasa keberadaannya sangat bagus. Ini akan menunjang pembangunan di Wajo yang lebih efektif, efisien, dan mutu yang berkualitas. Ini juga sejalan dengan program pemberdayaan pengusaha lokal di daerah,” tambahnya. (***)