Golkar Sulsel Bergejolak, KMPG Desak DPP Pecat Taufan Pawe

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulsel kini tengah bergejolak.

Pasca Ketua Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe, yang baru saja terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sulsel di Jakarta, Sabtu (8/8/2020) lalu, menyusun kepengurusan tanpa melibatkan tim formatur.

Sikap arogansi yang dipertontonkan Ketua Golkar Sulsel terpilih periode 2020-2025 terhadap komposisi personalia pengurus DPD I Golkar Sulsel yang diajukan secara sepihak ke DPP beberapa waktu lalu terus berbuntut panjang.

Tindakan tanpa diputusan secara kolektif kolegial bersama tim formatur lainnya yang beranggotakan lima orang selain dirinya, yakni Natsir Abdillah, Farouk M Betta, Imran Tenri Tata, dan Muhiddin Said dianggap menyalahi prosedur alias cacat.

Apalagi, susunan pengurus yang disedorkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) oleh TP singkatan nama Taufan Pawe dianggap melabrak aturan partai lantaran tidak adanya persetujuan dan tandatangan anggota formatur lainnya. Komposisi pengurus Golkar Sulsel baru hanya ditandatangani dirinya sendiri.

Padahal, aturannya semua formatur yang diamanahkan membentuk dan menyusun personalia pengurus partai harus dan wajib ditandatangani semua formatur yang berjumlah lima orang.

Akibat tindakan semena-mena yang dilakukan Ketua DPD II Golkar Parepare itu mendapat sorotan dari Koalisi Muda Partai Golkar (KMPG) Sulsel.

Koalisi Muda Partai Golkar yang dikoordinatori Muhammad Risman Pasigai bersama lainnya mendesak Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto agar tidak memproses apalagi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengurus baru yang diusulkan TP, karena melanggar aturan partai bahkan cacat prosedur. Kalau perlu TP dipecat.

Oleh karena itu, Risman bersama KMPG Sulsel lainnya meminta DPP khususnya Ketum Pak Airlangga mengambil langkah kongkrit dengan segera mengambil alih Golkar Sulsel dalam rangka penyelematan partai.

Apalagi, saat ini merupakan tahun politik menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 12 kabupaten di Sulsel.

“Tindakan serta sikap arogansi Pak TP (Taufan Pawe) seperti ini, bukannya membawa Partai Golkar semakin baik dan maju malah justru semakin buruk. Makanya, DPP harus bersikap dan tindakan yang dilakukan TP tidak boleh dibiarkan, karena ini menyangkut marwah dan wibawa partai ke depannya,” tegas Risman dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Keyakinan demisioner Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel ini, Golkar akan semakin buruk dibawah kendali TP, karena baru star awal kepemimpinan Wali Kota Parepare itu, di beringin Sulsel sudah tidak beres dalam hal komposisi pengurus.

“Bagaimana bisa mengurusi 24 kabupaten lainnya, terkhusus 12 daerah yang berpilkada. Hal-hal seperti ini saja tidak bisa dijalankan dengan baik padahal perjanjian dalam menuntaskan pengurus itu hanyalah tujuh hari berdasarkan keputusan hasil musda,” urainya.

Tak hanya sikap arogansi dan otoriter TP yang dipertontonkan ke publik, politik adu domba antar kader, lanjut Risman, juga dilakukan dengan membolak-balikkan fakta komunikasi yang ada.

Lain yang diucapkan di depan tim formatur dan lain pula yang disampaikan kepada Nurdin Halid, baik secara lisan maupun sesuai surat kesepakatan yang dibuat sendiri TP.

Hal ini menandakan serta membuktikan TP telah gagal dalam menjalankan keputusan hasil musda yang dihelat di Jakarta tanggal 6 sampai 8 Agustus lalu.

Untuk itu, MRP bersama anggota KMPG liannya di Sulsel mendesak TP sebagai formatur terpilih mundur, karena telah banyak melakukan pelanggaran musda.

Ditambah lagi secara moral, TP harus tahu diri bahwa dia sebenarnya tidak lolos dalam tahap penjaringan calon ketua Golkar Sulsel tanpa kesepakatan dan keputusan para pemilik suara, karena dukungan suaranya hanya satu setengah.

Plt Ketua Golkar Sinjai ini, mengingatkan TP yang juga Wali Kota Parepare itu, sebagai Ketua Golkar Sulsel terpilih untuk segera sadar diri dengan tindakannya saat ini.

Jangan sampai, kata MRP, DPD II yang menghadapi pilkada serentak berkonsultasi langsung dengan DPP, terkhusus badan pemenangan pemilu dan kemudian mendapat arahan bukan kepada TP.

“Ini yang perlu dipikirkan TP. Jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi roda organisasi harus dijalankan mengingat Pilkada sudah di depan mata dan tinggal tiga bulan lagi pencoblosan,” jelas Risman. (***)