search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Langgar Protokol Kesehatan Kena Denda Rp20 Juta

Pemkot Makassar Terbitkan 2 Perwali
doelbeckz - Pluz.id Rabu, 16 September 2020 13:00
SOSIALISASI. Satgas Penegakan Disiplin Kota Makassar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di salah satu rumah makan di Jl Gunung Latimojong, Kota Makassar, Selasa (15/9/2020) malam. foto: doelbeckz/pluz.id
SOSIALISASI. Satgas Penegakan Disiplin Kota Makassar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di salah satu rumah makan di Jl Gunung Latimojong, Kota Makassar, Selasa (15/9/2020) malam. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Angka kasus Covid-19 di Kota Makassar belum melandai dan masih mengkhawatirkan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan pembatasan penyebaran virus corona.

Salah satunya menerbitkan dua Peraturan Wali Kota (Perwali). Yaitu, Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan Protokol Kesehatan (Protkes) di Kota Makassar.

Dua perwali baru yang diterbitkan Pemkot Makassar sudah disosialisasikan. Regulasi ini mulai efektif diberlakukan, Senin (14/9/2020) lalu. Sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan sudah diatur di dalam regulasi ini. Jika melanggar siap-siap dikenakan sanksi denda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta.

Asisten I Kota Makassar, Muh Sabri, mengatakan, pihaknya massif menyosialisasikan kedua perwali tersebut. Sosialisasi ini agar tidak ada lagi masyarakat atau pelaku usaha yang merasa tidak mengetahui tentang isi dari perwali tersebut.

“Kita sudah sosialisasi ke pelaku usaha, hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan lainnya. Sehingga saya akan efektifkan perwali ini berlaku,” kata Sabri.

Ketua Satgas Penegakan Disiplin Kota Makassar ini, menyebutkan, ada beberapa poin penting yang tertuang dalam perwali ini. Salah satunya menyangkut terkait sanksi denda yang tidak tertuang di perwali sebelumnya.

Sehingga kedua perwali ini, penting untuk disosialisasikan untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat.

Halaman

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top