search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pegadaian dan DJP Lanjutkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan 

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 20 November 2020 14:00
KERJA SAMA. Suasana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PT Pegadaian (Persero) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) tentang integrasi tahap II yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (18/11/2020). foto: istimewa
KERJA SAMA. Suasana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PT Pegadaian (Persero) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) tentang integrasi tahap II yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (18/11/2020). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sukses melaksanakan integrasi data perpajakan tahap I mulai 29 April 2020,  PT Pegadaian (Persero) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang integrasi tahap II yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (18/11/2020).

Sebelumnya, PT Pegadaian (Persero) telah menyelesaikan tahap I yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot. E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.

Sedangkan dalam penandatangan nota kesepahaman tahap II kali ini mencakup aktivitas verifikasi/pemetaan Chart of Account (COA), yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun/mata anggaran yang berlaku di Pegadaian. Dengan penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan, dengan praktek yang telah dilaksanakan di Pegadaian.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto, menyambut baik dan mendukung secara penuh program integrasi data perpajakan tersebut.  Hal ini sejalan dengan program transformasi digital yang sedang dijalankan Pegadaian dan amanat Kementerian BUMN yang meminta seluruh BUMN untuk melakukan integrasi data perpajakan.

“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat dalam memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan perusahaan. Hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Kuswiyoto.

Kuswiyoto dikutip melaui siaran pers di situs Pegadaian, Jumat (1/9/2020), mengatakan, transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Sementara, Direktur Jendral Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian yang telah berhasil melakukan integrasi data perpajakan sejak April 2019. Integrasi data perpajakan yang dilakukan sangat membantu dalam efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap kolaborasi antara DJP dan Pegadaian dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien,” kata Suryo Utomo.

DJP berharap kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) dan sejumlah perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi para korporasi besar lainnya supaya bisa segera mengikuti langkah transparansi perpajakan, sehingga administrasi pajak korporasi menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.

Hingga kini kontribusi pajak yang diberikan PT Pegadaian (Persero) terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp1,44 triliun, lalu kemudian meningkat menjadi Rp1,72 triliun di tahun 2019. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top