search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Belum Dibayar Pemprov Sulsel, Rekanan: Pak Gubernur Jangan Matikan Usaha Kami

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 13 Januari 2021 12:00
Ilustrasi. foto: istimewa
Ilustrasi. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), telah angkat bicara terkait tudingan sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang hingga saat ini belum terbayar.

Diduga, pembayaran tidak dilakukan Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal, tanggung jawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.

Menanggapi tudingan tersebut, Nurdin menegaskan, Pemprov Sulsel memiliki kas yang cukup besar untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Hanya saja, tambah Nurdin, ia enggan membayar para kontraktor jika pengerjaan proyek dinilai tidak sesuai sesuai ketentuan.

Pernyataan orang nomor satu di Sulsel ini, mendapat reaksi dari salah seorang rekanan yang berisial HI yang kini paket pekerjaannya belum dibayarkan. HI menilai, pernyataan Gubernur Sulsel asal bunyi. Sebaiknya jangan dipersoalkan soal kualitas kerja pada Surat Perintah Membayar (SPM), karena menilai kualitas pekerjaan pada saat PHO (serah terima pekerjaan)

“Mempertanyakan kualitas kerja pada tahapan SPM, sama saja tidak mempercayai bahkan melecehkan atau tidak mempercayai pejabat yang bertanda tangan pada verifikasi hasil kualitas kerja,” tegas HI, Rabu (13/1/2020) .

HI menjelaskan, paket yang dibelum dibayarkan rata-rata adalah penunjukan langsung yang dikerjakan rekanan tanpa pembayaran uang muka.

“Dan Gubernur paham adalah proyek penunjukan langsung yang di bawah Rp200 juta, yang kami kerjakan ini tanpa uang depan atau modal full dari rekanan. Kasihani kami ini Pak Gub (Gubernur), kami ini pengusaha kecil, jangan matikan usaha kami, apalagi ini masa sulit di tengah pendemi Covid-19. Bukan hanya tukang belum terbayar, tapi pabrikan material dan toko bangunan, kami masih punya sangkutan kredit, tentu ini berdampak trust/kepercayaan terhadap kami,” keluh HI.

Diketahui Sebelumnya HI mengeluhkan sikap Pemprov Sulsel yang kini belum menyelesaikan pembayaran.

“Proyek kami sudah teralisasi pengerjaannya. Serah terima pekerjaan proyek dari rekanan ke pemilik pekerjaan semuanya tuntas di awal Desember 2020. Tapi ini sudah menyeberang ke 2021, tapi belum juga terbayarkan,” ujar HI, Kamis (7/1/2020) lalu.

Menurut informasi yang diterima HI, alasan pembayaran tidak dilakukan oleh  Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. “Saya sudah berkali kali datang di Pemprov Sulsel, alasan mereka kas kosong, sehingga tak bisa melakukan pembayaran kegiatan proyek,” kata HI.

Belum terbayarnya sejumlah paket pekerjaan rekanan dari Pemprov Sulsel ini, mereka mengaku, sangat dirugikan. “Saya bersama teman rekanan lainnya akibat belum terbayarnya pengerjaan proyek sangat menyayangkan sikap pemprov. Kami ini kontraktor kecil kasihan, ini sangat merugikan kami. Soalnya banyak tagihan yang harus dibayarkan. Kita bisa bangkrut kalau begini,” keluhnya.

HI meminta Pemprov Sulsel segera mencarikan solusi agar segera menyelesaikan pembayaran rekanan.

“Kami sebagai rekanan berharap pemprov agar segera menyelesaikan pembayaran. Jangan hanya kami yang dituntut untuk cepat menyelesaikan pengerjaan, jika terlambat dikenakan denda. Ini giliran pengerjaan kami sudah rampung, tapi belum dibayarkan pemerintah justru kelihatan cuek, harusnya juga ada sanksi jika terlambat melakukan pembayaran pada rekanan,” tutupnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Andullah membantah terkait kas Pemprov Sulsel Kosong.

“Gak benar itu, gak benar, uang kita banyak, cuman rekanan maunya dibayar tapi kualitas kerjanya gimana? Kan Saya minta semua sebelum dibayar cek kualitas kerjanya, kalau gak bagus ngapain harus dibayar,” tutur Nurdin Abdullah, Senin (11/1/2021).

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel, Edi Junaedi, mengaku, hingga 31 Desember 2020 Pemprov Sulsel memiliki kas yang cukup besar dengan nilai Rp285.019.621.969,48 miliar untuk penyelesaian pembayaran kontraktor.

Dijelaskan, keterlambatan pembayaran terhadap kontraktor dikarenakan lambatnya para kontraktor mengajukan pembayaran.

“Saya mau tau dek kapan kontraktor ajukan pembayaran, karena yang mengajukan paling lambat tanggal 10 kita sudah bayar semua ini, karena banyak libur di akhir tahun. Saldo kas 2020 adalah saldo terbesar selama lima tahun terakhir. Soal keterlambatan rekanan mengajukan pencairan di akhir tahun, akibat banyaknya berkas yang harus diverifikasi,” kata Junaedy beberapa waktu lalu. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top