search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

RKT 2022 PNUP Dihadiri Sesditjen dan Biro Perencanaan Kemendikbud

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 22 Januari 2021 10:00
RKT. Suasan pembukaan Rapat Kerja Tahunan (RKT) 2022 Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) di Kampus II Moncongloe, Maros, Jumat (22/1/2021). Kegiatan ini berlangsung hingga Sabtu (23/1/2021). foto: istimewa
RKT. Suasan pembukaan Rapat Kerja Tahunan (RKT) 2022 Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) di Kampus II Moncongloe, Maros, Jumat (22/1/2021). Kegiatan ini berlangsung hingga Sabtu (23/1/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAROS – Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) 2022 di Kampus II Moncongloe, Maros, Jumat (22/1/2021). Kegiatan ini berlangsung hingga Sabtu (23/1/2021).

Kegiatan RKT bertemakan ”Peningkatan Kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Penguatan Program Studi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Menuju BLU-PNUP’ ini, dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta peserta RKT.

Ketua Panitia, Dr Nur Alam La Nafie MBA, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan yang sedianya dilksanakan di hotel, namun karena pandemi Covid-19, maka dilaksanakan dalam lingkungan PNUP.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tamu sekaligus sebagai nara sumber dari Biro Perencanaan dan Sesditjen Kemendikbud.

“Rangkaian acara ini dihadiri peserta RKT sebanyak 100 orang, karena pandemi, maka pelaksanaannya dibagi dua, yaitu secara online dan onsite. Secara onsite dihadiri sekitar 40 peserta dan 20 panitia dan selebihnya diikuti secara onine,” jelasnya.

Wakil Ditektur 3 PNUP, HR Fajar MEng, dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan RKT ini, karena selain merumuskan program kerja juga karena dilengkapi Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Fajar yang juga alumni PNUP tahun 1993 ini, menyampaikan, rangkaian rapat yang dimulai sejak 9 Januari 2021 ini, rupanya ada beberapa biaya operasional kampus mengalami kenaikan untuk membayar Kelebihan Jam Mengajar (Kejam) dosen, anggaran PDAM, dan penambahan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta operasional Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

“Hal ini membutuhkan komitmen kepada masing-masing jurusan agar ada produk atau bisnis plan untuk menyiapkan diri menjadi BLU. Anggaran operasional non rutin yang kami butuhkan berkisar sampai 15 persen, sehingga harapan lain yang disampaikan Pak Wadir 3 kepada tamu dari Kemendikbud yang hadir. Mohon izin kepada Bapak Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud, di Politeknik kami belum merasakan bantuan hibah SBSN (Berharga Syariah Negara) untuk pembangunan gedung Jurusan Sipil dan Mesin,” pintanya.

Direktur PNUP, Prof Ir Muhammad Anshar, menyampaikan rasa terima kasih kepada tamu Kemendikbud, diantaranya Sesditjen dan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud.

Pada kesempatan ini, Prof Muhammad Anshar menyampaikan perubahan signifikan dua tahun terakhir beberapa ruangan termasuk ruang auditorium, namun biaya maintenance juga perlu dialokasikan dan ditingkatkan.

Harapan Direktur agar apa yang dihasilkan sekarang agar jauh lebih berkualitas khususnya di RKT 2022 serta meminta arahan dari Kemendikbud yang diwakili Samsuri selaku Kepala Biro Perencanaan.

Sebelum membuka acara RKT, Direktur PNUP berharap kepada seluruh peserta RKT agar dapat mengikuti raker ini dengan maksimal agar dapat menyusun program kerja yang efektif dan efisien.

Sementara, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud, Syamsuri, dalam paparannya dengan judul Kebijakan Penganggaran Kemendikbud (lingkup pendidikan vokasi).

Sebagaimana diketahui anggaran negara sebesar Rp2.700 triliun dan khusus untuk dana/anggaran pendidikan sebesar Rp550 triliun untuk seluruh aktivitas dan fungsi pendidikan di seluruh Indonesia.Khusus Kemendikbud mendapat alokasi anggaran Rp81,5 triliun.

“Khusus operasional dan gaji serta tunjungan Rp20,8 triliun. Olehnya itu, ada juga pendanaan wajib yang tidak bisa diganggu sekitar Rp46,7 triliun di dalamnya ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dan lain-lain serta khusus alokasi anggaran pendidikan vokasi sekitar Rp6 triliun,” tegasnya.

Sebelum meninggalkan tempat Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud yang sebelumnya menjadi pejabat di Kemenristek Dikti ini, menyampaikan harapannya agar satker atau BLU memaksimalkan penguatan politeknik untuk meningkatkan pencapaian tingkat indikator utama (KIU) dimasa yang akan datang. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top