search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Firdus Deppu Desak Pemprov Sulsel Bayar Kontraktor

doelbeckz - Pluz.id Senin, 01 Februari 2021 22:00
Firdus Deppu. foto: istimewa
Firdus Deppu. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sejumlah kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada 2020 lalu hingga memasuki Februari 2021 belum dibayar.

Nasib para rekanan yang belum dibayar mendapat dukungan dari sejumlah kelompok pengusaha.

Salah satu pelaku jasa konstruksi,
Firdaus Deppu, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel harus segera menyelesaikan tanggung jawabnya itu.

“Kita prihatin dengan kondisi ini. Pemprov Sulsel harus segera menyelesaikan tanggung jawabnya dengan membayar para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya,” terang Firdaus Deppu, Senin (1/2/2021).

Firdaus Deppu menjelaskan, keterlambatan ini, adalah suatu hal yang harus diperbaiki Pemprov Sulsel ke depannya.

“Saya kira dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan Pemprov Sulsel terhadap rekanan yang tergolong usaha kecil menengah adalah suatu hal yang harus diperbaiki ke depan, jangan terulang kembali,” jelasnya.

Mantan Ketua OKK BPD Hipmi Sulsel dan juga mantan pengurus BPP Hipmi ini, menekankan, rekanan yang belum dibayar merupakan penunjukan langsung, selain hanya untuk kebutuhan makan minum sehari-hari para rekanan, juga menyangkut nasib banyak orang.

“Ini sangat berpengaruh dengan tenaga kerja yang mereka pakai, sehingga ke depanya Pemprov Sulsel harus cermat dan jeli ketika melakukan penganggaran, rekanan yang sudah bekerja anggarannya sudah tersedia, begitu selesai langsung dibayar,” ujarnya.

“Dengan keterlambatan ini, Pemprov Sulsel harus mempunyai langkah yang taktis, bagaimana upaya-upaya mereka cepat terbayarkan,” tambah Firdaus Deppu.

Firdus Deppu mengharapkan, ke depannya Pemprov Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran dan segera menuntaskan pembayaran kepada kontraktor.

“Saya kira cukup bersabarlah rekanan yang belum terbayarkan satu bulan lebih. Itu kalau dikonversi dengan bunga keuangan, itukan sangat merugikan. Sehingga ke depannya Pemprov Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran. Mudah-mudahan bulan ini bisa diselesaikan,” harapnya.

Firdaus Deppu menjelaskan, dengan kondisi pendemi Covid-19 seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran itu. Dengan kejadian ini, dikhwatirkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tidak dibayar.

“Kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Mencari pekerjaan sangat susah apalagi begini orang tidak terbayarkan. Ke depannya saya takutkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan,” jelasnya.

Firdaus Deppu meminta DPRD Provinsi Sulsel melakukan fungsi pengawasan dalam penganggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan Pemprov Sulsel.

“Dengan kejadian ini, pemprov kurang cermat, saya meminta DPRD melakulan fungsi pengawasan anggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan Pemprov Sulsel,” tegasnya.

Diketahui sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di lingkup Pemprov Sulsel yang hingga saat ini belum dibayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal, tanggung jawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020 lalu. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top