search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

DPRD Makassar Bakal Bentuk Tim Khusus Evaluasi Kinerja Honorer

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 03 Februari 2021 11:00
Azwar. foto: istimewa
Azwar. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar memutuskan akan membentuk tim khusus dalam mengevaluasi kebutuhan tenaga honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Keputusan tersebut diambil setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Makassar, Senin (1/2/2021).

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Azwar, mengatakan, urgensi tersebut berkenaan dengan tingkat kebocoran anggaran pemerintah kota setelah adanya kecurigaan tenaga honorer fiktif hingga kontra-produktif di Pemkot Makassar.

“Jadi keputusannya ada tim yang akan kita bentuk me-review kembali semua tenaga honorer yang ada,” ucap Azwar, Rabu (3/2/2021).

Legislator PKS ini menilai potensi anggaran di sana cukup tinggi, setidaknya dari hitungan 8.449 tenaga honorer, anggaran yang harus digelontorkan pemkot untuk membiayai gaji mereka dapat mencapai Rp12 milliar.

Sehingga rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif.

“Ini sebenarnya bagus, kita justru support karena cukup membantu kerja-kerja pemerintahan. Tapi jangan sampai juga ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu, ada yang permainkan jumlahnya, seperti yang pernah didapatkan Inspektorat dulu,” lanjutnya.

Sementara, dari hasil rapat pihaknya juga telah mendapatkan kabar rencana pengurangan tersebut dari jumlah saat ini, kendati data belum dikantongi.

“Yang jelas kita minta data, kita mau tinjau kembali yang di-SK-kan itu siapa-siapa yang benar ada dan tidak,” ucapnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan, upaya ini akan menjadi kesempatan untuk benar-benar mengevaluasi kenerja tenaga kontrak yang benar-benar berkompeten.

“Ada rencana tenga kontrak akan dikurangi sesuai evaluasi yang didapatkan pemkot. Ini kan menjadi indikator kita ke depan untuk menentukan potensi penempatan orang-orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Menurutnya, sistem kerja tenaga kontrak di Kota Makassar masih tidak sehat. Banyaknya tenaga honorer yang bekerja justru tidak berimbang dengan kinerja yang dihasilkan.

Hal ini tidak efisien baik untuk kesejahteraan tenaga honorer sendiri maupun APBD Makassar.

“Logikanya kan anggaran pas, dan pembatasan tenaga honorer tidak ada, jadi semakin banyak tenaga honorer maka gaji mereka akan semakin kecil. Nah, ini yang butuh perampingan, kita usahakan bisa kasi gaji yang cukup tapi dibarengi dengan kinerja yang mumpuni. Upaya ini juga meminimalisir kebocoran kan. Inikan banyak yang fiktif, uangnya lari ke mana,” katanya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top