search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

PHRI Sulsel Ancam Mogok Bayar Pajak

Desak Pencairan Dana Hibah Pariwisata
doelbeckz - Pluz.id Kamis, 04 Februari 2021 12:00
UNJUK RASA. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pengusaha hotel dan restoran anggota PHRI Sulsel di halaman Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2/2021). foto: anas/pluz
UNJUK RASA. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pengusaha hotel dan restoran anggota PHRI Sulsel di halaman Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2/2021). foto: anas/pluz

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2/2021).

Secara bergantian, orator berorasi di atas mobil bak terbuka mendesak pencairan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Cairkan kodong itu dana hibah, kami sangat butuhkan. Jangan karena persoalan pilkada kami jadi korban,” kata salah satu orator.

Massa juga meminta langsung bertemu dengan Ketua DPRD Makassar. Aspirasi kemudian diterima di ruangan Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Komisi B DPRD Makassar, William, meminta mereka untuk tenang. Masalah ini sebaiknya dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali.

“Ini jadi pembelajaran, tidak perlu saling menyalahkan. Ini jadi catatan merah dispar, semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, menyayangkan belum cairnya dana tersebut.

Pihaknya memandang ada persoalan teknis dan administrasi menjadi kendala sehingga dana tersebut tak kunjung cair.

Politisi partai PDIP ini, berjanji akan memperjuangkan masalah itu hingga tuntas.

“Itu memang dana sudah ada di kas daerah. Ada masalah administrasi, sehingga belum cair. Kan waktunya juga mepet mau pergantian tahun. Kami janji tetap mengawal dana hibah ini,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan, dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan. Mengingat hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

“Hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya.

Tuntutan PHRI, yaitu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan langkah agar pencairan bisa secepatnya.

Upaya diskresi bisa dilakukan. Dewan diharapkan mendukung langkah tersebut.

“Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja di situ,” terangnya.

Anggiat Sinaga mengatakan, jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu dekat, pengusaha mengancam menunda pembayaran pajak terhitung mulai maret 2021 mendatang.

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp180 miliar lebih pajak,” tegasnya. (***)

Penulis : Anas

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top