search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Dewan Sebut Kebijakan Pj Wali Kota Makassar ‘Aneh-aneh’

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 05 Februari 2021 21:00
Fatma Wahyuddin. foto: anas/pluz.id
Fatma Wahyuddin. foto: anas/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar Fatma Wahyuddin menyebut kebijakan yang dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin ‘aneh-aneh’.

Yaitu mulai pencopotan Rusmayani Madjid dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Makassar hingga proses lelang jabatan menjelang jabatannya berakhir.

“Terkait dana hibah, saya sayangkan Pj Wali Kota nonaktifkan Kadispar (Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Makassar). Padahal, tidak cairnya anggaran pusat itu bukan kesalahan Kadispar sendiri tetapi banyak unsur,” papar Fatma, Jumat (5/2/2021).

Semestinya, sambung Politisi Demokrat ini, Rudy melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait mencari solusi dari masalah dana hibah dari Kemenparekraf tersebut. “Bukannya langsung menonaktifkan Kadispar,” kesalnya.

Fatma menilai, pencopotan eselon II ini, harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain itu, dirinya juga pertanyakan penyebab utama anggaran sebesar Rp24,4 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tak kunjung cair.

“Mereka harus jelaskan kepada publik alasan dana hibah tidak cair. Sementara, kota-kota lain telah dicairkan,” ungkapnya.

Sementara, soal lelang jabatan, kata Fatma, Rudy tidak memiliki iktikad baik terhadap kepala daerah terpilih. Sebab, lelang jabatan harusnya diserahkan ke pemenang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020. Dalam hal ini, pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Fatma-Rusdi).

“Mungkin ada niat tersendiri, Pak Pj (Pj Wali Kota Makassar) melakukan lelang jabatan disaat terakhir masa jabatannya dan tentunya kebijakan ini menjadi aneh dan sangat anomali,” terangnya. (***)

Penulis : Anas

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top