search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pemkot Makassar Bentuk Tim Kejar Dana Hibah Pariwisata

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 07 Februari 2021 21:00
Rudy Djamaluddin. foto: anas/pluz.id
Rudy Djamaluddin. foto: anas/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih mencari peluang untuk bisa memanfaatkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dana Rp24,4 miliar anggaran yang sudah ada di kas daerah tidak boleh sia-sia.

Hotel dan restoran di Kota Makassar gagal mendapat stimulus berupa bantuan dana hibah. Padahal, Rp34,16 miliar atau 70 persen dari total anggaran Rp48,8 miliar diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang ada di Makassar agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Namun sayang, hingga akhir Desember 2020 lalu, tak kunjung dicairkan. Hal itu membuat pelaku usaha kecewa, apalagi 50 persen atau Rp24,4 miliar anggaran ini, sudah ada di kas daerah, tinggal disalurkan ke hotel dan restoran yang memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis.

Pasca aksi keprihatinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Rabu (3/2/2021) lalu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin langsung bergerak cepat. Tim khusus dibentuk untuk mengejar bantuan dana hibah dari pemerintah pusat.

Tim itu terdiri dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, dan Bagian Hukum Kota Makassar.

Termasuk Sekretaris Kota Makassar M Ansar dan Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar Sittiara Kinang.

Bersama stakeholder terkait, Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin sudah melakukan rapat tindak lanjut dana hibah pariwisata di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (4/2/2021).

Rudy meminta dokumen yang menunjang pencairan dana hibah agar segera diproses.

“Kita sudah rapat segera persiapkan dokumen dan adminitrasi.Bentuk tim yang bisa eksekusi segera,” kata Rudy.

Meski peluang untuk bisa kembali memanfaatkan anggaran itu kecil, namun dia berharap ada kebijakan baru. Sehingga tidak hanya ke Kemenparekraf, pemkot juga berencana akan melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebab kebijakan pengelolaan keuangan negara juga berada di Kemenkeu. “Peluang sebesar lubang jarum pun, kalau ada peluang kita akan lakukan,” ucapnya.

Rudy mengatakan, bantuan dana hibah dari pemerintah pusat patut untuk diperjuangkan. Apalagi, anggaran ini diperuntukkan bagi pelaku usaha hotel dan restoran agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Anggaran ini penting untuk menstimulus ekonomi kita,” beber Rudy.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengatakan, dana hibah Rp24,4 miliar yang sudah ada di kas daearh diminta untuk dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Kemenparekraf.

Namun, dia berupaya agar dana hibah itu tidak mesti dikembalikan. Hanya saja, jika anggaran itu diperhitungkan untuk transferan sisa Dana Alokasi Umum (DAU), maka peruntukannya bukan lagi untuk hibah ke hotel dan restoran.

“Tapi mudah-mudahan kita masih bisa komunikasikan kembali,” papar Rahmat. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top