search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Camat Ikut Daftar Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 11 Februari 2021 16:00
Ilustrasi. foto: istimewa
Ilustrasi. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah menyetor dokumen administrasi untuk ikut lelang jabatan eselon II. Hanya tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi adminitrasi.

Berdasarkan jadwal, pendaftaran lelang jabatan resmi ditutup hari ini, Kamis (11/2/2021). Namun, hingga Rabu (10/2/2021) sore kemarin sudah ada 12 peserta yang mendaftar.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman, menyebut rata-rata yang mendaftar adalah sekretaris, kepala bidang, dan camat.

“Ada camat, saya tidak tahu berapa jumlahnya,” singkat Basri Rakhman.

Meski begitu, dia tidak mau membeberkan nama-nama peserta yang mendaftar. Alasannya, peserta lelang meminta namanya tidak di-publish.

“Peserta minta disilent, saya sudah janji,” tuturnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, tidak ingin mencapuri proses seleksi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi. Hal itu berdasarkan intruksi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“KASN minta ditetapkan panitia seleksi, dan proses itu kita serahkan sepenuhnya ke panitia seleksi,” ucapnya.

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar, yang diumumkan 5 Februari 2021.

Ada delapan jabatan yang dilelang. Diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.

Meski begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya, usia maksimal 56 tahun, memiliki pangkat golongan paling rendah IV/a, tidak pernah dijatuhi hukuman disipilin berdasarkan PP 53/2010, mendapat persetujuan PPK, serta memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top