PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengambil langkah tegas kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dr Muhammad Rusli dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar Mukhtar Tahir. Keduanya diberhentikan untuk sementara waktu atau diistirahatkan.
Danny Pomanto, Jumat (12/3/2021), mengakui, hal ini dilakukan, karena mereka dianggap lamban dalam menjalankan tugas, saat terjadi banjir di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya.
Salah satunya, dapur umum yang terlambat dibuat, sehingga kebutuhan logistik masyarakat tidak terpenuhi.
“Kita liat nanti, sementara diperiksa, semua yang tidak memenuhi standar kinerja kita periksa. Kalau diperiksa itu masih diistirahatkan dulu,” ujarnya.
“BPBD sama Dinsos, di lapangan itu sangat mengecewakan kinerjanya. kemarin saya dapat laporan, bahwa pengungsi sudah makan, kemudian saya cek, ternyata belum makan. Begitu saya tanya, dia bilang sudah makan pagi, ternyata makanan sumbangan, itukan tidak boleh, pemerintah harus hadir,” lanjut Danny.
Danny mengatakan, ia telah memperingati kedua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, agar memperhatikan masyarakat yang terdampak banjir.
MENYAPA. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyapa warga di lokasi pengungsian saat meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kota Makassar, Kamis (11/3/2021). foto: humas pemkot makassar
“Karena saya sehari sebelumnya sudah kasih peringatan, dulu kalau saya sudah peringatkan begitu, orang udah harus tahu apa yang dilakukan, kecuali perintah belum turun, bolehlah. Tapi ini saya sudah perintahkan, sebelum terjadi banjir lagi, seperti itu,” katanya.
Sehingga pihaknya berencana menunjuk Pelaksana harian (Plh), untuk menggantikan sementara Kadinsos dan Kepala BPBD.
“Untuk teknisnya nanti tanyakan ke BKD, kan aturannya harus dari situ juga. Kalau untuk pencopotan, nanti kita liat dari hasi evaluasinya, karena kalau tidak ada persoalan, maka tidak ada alasan menyalahkan orang, harus fair,” tegasnya.
Diperiksa Inspektorat
Inspektorat Makassar memeriksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dr Muhammad Rusli dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar Mukhtar Tahir.
Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Iya sudah diperksa, tadi jam 14.00 WITA,” singkat Zainal, Jumat (12/3/2021).
Zainal mengatakan, keduanya diperiksa terkait penanganan banjir yang lamban. Ada indikasi tidak siap terhadap penanggulangan bencana di lokasi banjir.
Tidak ada dapur umum dan tidak ada posko. Sehingga tidak ada yang mengurus korban terdampak banjir. Hal itu yang membuat Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto geram.
“Ada indikasi tidak siap terhadap penanggulangan bencana di lokasi kemarin, khusus di perumahan Kodam III dan Manggala. Tidak ada dapur umum, tidak ada posko, jadi tidak ada yang urusi masyarakat di bawah,” bebernya.
Tegur SKPD
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, bersama tim gabungan penanggulangan bencana dua hari ini meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kota Makassar.
Danny Pomanto mengendarai perahu karet menjangkau perumahan warga yang terendam air.
“Sejak kemarin (Rabu, 10/3/2021) saya meninjau lokasi banjir diantaranya di Kecamatan Tamalate dan hari ini saya meninjau langsung lokasi banjir dan titik pengungsian di Komplek Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Kemudian di Perumnas Antang Blok 8 dan 10 Kecamatan Manggala, Kamis (11/3/2021),” ujar Danny, Kamis (11/3/2021).
Danny menjelaskan, untuk wilayah Kodam III, ia langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Makassar untuk mengeruk Sungai Biring Jenne supaya air tidak terlalu meluap jika terjadi hujan lebat. Selain itu, juga akan berkoordinasi dengan Balai Pompengan Sungai Jeneberang sebagai pemegang otoritas sungai agar ada solusi dan tidak terjadi genangan banjir yang parah setiap tahun.
“Di beberapa lokasi tadi saya bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan mereka. Saya sedikit menyesalkan perihal kesigapan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yang kurang kesiapan dalam hal penanganan pengungsian terkhusus kesigapan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir, karena beberapa keluhan mereka ada yang belum makan, padahal instruksi siaga banjir dan penyiapan tempat pengungsian telah dikeluarkan, Rabu (10/3/2021) pukul 12.00 WITA,” jelasnya.
“Untuk itu, seluruh camat dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kita harus tetap siaga 24 jam. Semua keluhan dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat harap didata dan dipenuhi segera,” tambahnya. (***)
