search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

2022, Pengembangan Kawasan Pertanian Akan Berbasis Korporasi

Kepala BPTP Temui Sekda Sulsel
doelbeckz - Pluz.id Jumat, 19 Maret 2021 14:00
PERTEMUAN. Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani Kepala BPTP Kementerian Pertanian Abdul Wahid Rauf di Ruangan Rapat Sekda, Jumat (19/3/2021). foto: humas pemprov sulsel
PERTEMUAN. Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani Kepala BPTP Kementerian Pertanian Abdul Wahid Rauf di Ruangan Rapat Sekda, Jumat (19/3/2021). foto: humas pemprov sulsel

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pengembangan kawasan pertanian akan berbasis korporasi pada tahun 2022 mendatang. Karena itu, Kementerian Pertanian mulai melakukan koordinasi terkait penentuan lokasi yang berpotensi.

“Untuk masalah lokasinya, kami masih studi kelayakan. Beberapa daerah yang kami kunjungi untuk perkebunan sendiri, seperti Kabupaten Enrekang dan Luwu, untuk hortikultura di Malino, Kabupaten Gowa,” kata Abdul Wahid Rauf Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani di Ruangan Rapat Sekda, Jumat (19/3/2021).

Wahid menjelaskan, untuk hortikultura terintegrasi dengan sapi perah dan baru sebatas alternatif. “Makanya, kami melakukan studi kelayakan sambil melihat plus minusnya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyampaikan, yang terpenting adalah kolaboratif. Karena pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Yang terpenting adalah jangan langsung mengambil alih fungsi dan sebagainya. Karena kita ini betul-betul program yang berbasis riset,” ucap Abdul Hayat.

Untuk itu, tambahnya, tugas bersama adalah bagaimana melakukan mapping semua potensi yang ada, baik hortikultura, yang terpadu dan sebagainya, karena akan dikaji secara menyeluruh.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Fitriani, menambahkan, pemerintah daerah ikut mendukung apa yang disampaikan Kepala BPTP, selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian. Meski demikian, pihaknya juga akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Pada intinya, pemerintah daerah mendukung, dengan syarat dilakukan survei terlebih dahulu,” kata Fitriani. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top