search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Ketua Umum AABI Dukung Penuh Langkah KPK

Zulkarnain Arief: Kalau Ada Bersoal Itu Oknum
doelbeckz - Pluz.id Rabu, 24 Maret 2021 21:00
HM Zulkarnain Arief. foto: doelbeckz/pluz.id
HM Zulkarnain Arief. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), HM Zulkarnain Arief, angkat bicara terkait adanya sejumlah kontraktor asal Sulsel yang diperiksa dan diduga terlibat dalam kasus gratifikasi proyek infrastruktur dengan tersangka Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah.

Apalagi, ada yang mengaitkan dengan AABI dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulsel.

Zulkarnain Arief, Rabu (24/3/2021), menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam menangani kasus ini.

“Pertama-tama saya sampaikan, sebagai Ketua Umum AABI saya mendukung penuh langkah yang dilakukan KPK dalam menangani kasus ini,” ujar mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) AABI Provinsi Sulsel ini.

Zulkarnain Arief mengatakan, asosiasi yang mewadahi kontraktor aspal dan beton yang dipimpinnya tidak membenarkan jika ada anggota yang melanggar aturan Perundang-undangan yang ada, terutama terlibat dalam tindak pidana korupsi.

“Selain melanggar aturan yang ada, hal itu juga memang tidak ditolerir dalam organisasi, sebab itu melanggar AD/ART organisasi,” katanya.

“Jadi kalau ada yang bersoal, itu adalah oknum dan sama sekali tidak mengatasnamakan organisasi. Termasuk saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sulsel menyatakan, tidak benar jika ada yang mengatasnamakan Kadin,” tambah mantan Ketua Kadin Sulsel dua periode ini.

Pada kesempatan ini, Zulkarnain Arief kembali mengimbau kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia, khususnya di Sulsel agar profesional dalam bekerja.

“Sebagai Ketua Umum AABI, Saya mengimbau kepada seluruh anggota AABI, terkhusus di Sulsel, agar profesional dalam bekerja, terutama dalam menghadapi pelelangan 2021 ini,” tegasnya.

Zulkarnain Arief mengakui, untuk mendukung langkah KPK, pihaknya telah membentuk layanan pengaduan, agar semua anggota yang diberlakukan tidak wajar dalam proses pelelangan dapat melaporkan ke asosiasi.

“Layanan pengaduan ini, agar semua anggota yang diberlakukan tidak wajar dalam proses pelelangan dapat melaporkan ke asosiasi. Jangan sampai mengadu ke tempat lain, tetapi mengadu ke AABI. Kita prihatin dengan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di Makassar, ada anggota kita terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Termasuk ada lagi beberapa diperiksa sebagai saksi. Semoga tidak terulang lagi kasus seperti itu, khususnya di Sulsel,” tegasnya.

“Khusus di Sulsel di Kantor DPD AABI Provinsi Sulsel, Jl Kasuari Nomor 4, Kota Makassar dan di Kantor DPP AABI di Puri Sentra Niaga Blok B No 38, Jl Raya Kalimalang, Jakarta. Layanan aduan ini juga dibuka di seluruh kantor DPD AABI seluruh Indonesia. Kalau ada aduan yang masuk, maka kita akan sampaikan langsung ke KPK,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Zulkarnain Arief juga mengapresiasi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang akan menerapkan e-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa serta konstruksi.

“AABI sangat dukung Plt Gubernur Sulsel dalam menerapkan e-Katalog. Apalagi, ini kita sudah lama canangkan itu dan kita bersyukur walau baru direspon Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sulsel. AABI juga minta Pemprov Sulsel segera membentuk tim advokasi yang selama ini kita telah ajukan, namun belum mendapatkan respon,” ujarnya.

“AABI juga mengapresiasi KPK yang akan kawal proses tender di pemprov serta kabupaten/kota di Sulsel 2021 ini. Termasuk itu tadi, kita minta Pemprov Sulsel membentuk tim advokasi. Hal ini sejalan dengan KPK bahwa pencegahan jauh lebih baik,” tambahnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top