search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Kemenkumham Tolak Kepengurusan Demokrat Versi Moeldoko

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 31 Maret 2021 16:00
Yasonna Laoly. foto: istimewa
Yasonna Laoly. foto: istimewa

PLUZ.ID, JAKARTA – Pemerintah dengan tegas menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang 5 Maret 2021 lalu ditolak,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang dan kepengurusan versi Moeldoko didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada pertengahan Maret.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan, kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham.

“Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada,” ucapnya.

Menanggapi putusan Kemenkumham ini,
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Saudara sekalian yang saya cintai dan muliakan, baru saja beberapa menit yang lalu, kita mendengarkan keterangan sekaligus keputusan pemerintah terkait Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, menyatakan permohonan pihak kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun ditolak,” kata AHY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

AHY menerangkan hasil KLB Deli Serdang ditolak pemerintah, karena kubu Moeldoko tidak melengkapi sejumlah berkas. AHY mengatakan penggagas KLB Deli Serdang tidak menyertakan surat dari para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu. Yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” ujar AHY disambut tepuk tangan kader.

AHY pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah mendukungnya. AHY mengucapkan terima kasih pula kepada pihak pemerintah yang menegaskan kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir,” imbuhnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top