search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Sekda Sulsel: Kurangi Diskusi Perbanyak Eksekusi

doelbeckz - Pluz.id Senin, 05 April 2021 18:00
BUKA RAKOR. Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di lingkup Pemprov Sulsel di Novotel Hotel Makassar, Senin (5/4/2021). foto: humas pemprov sulsel
BUKA RAKOR. Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di lingkup Pemprov Sulsel di Novotel Hotel Makassar, Senin (5/4/2021). foto: humas pemprov sulsel

Buka Rakor Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Novotel Hotel Makassar, Senin (5/4/2021).

Hadir dalam rakor ini, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, Perwakilan dari Provinsi Sulbar, Kepala Dinas dan Kepala Badan lingkup Pemprov Sulsel.

Abdul Hayat Gani menyampaikan, rakor ini menjadi skala prioritas, karena ini adalah bagian penting dari segala proses ke depannya.

“Dan hari ini kita akan melakukan rencana aksi dan action. Saya selalu mengatakan kepada para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemprov Sulsel, kurangi diskusi perbanyak eksekusi. Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah. Karena itu, salah satu permintaan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi ini,” ucap Abdul Hayat, sekaligus membuka rakor ini.

Tentunya, kata Abdul Hayat, semua pihak sama-sama berproses. Dimulai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), karena Pemprov Sulsel selalu mengedepankan pencegahan, sehingga pencegahan ini menjadi proses edukasi yang lebih dominan.

“Dan hari ini, ada tujuh kepala OPD yang bersinggungan, tentu dengan melihat seksama konsen kita, action kita,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Abdul Hayat, target yang ingin dicapai, posisi dimana yang kita inginkan dalam melakukan pendampingan pelayanan APBD dan APBN untuk percepatan-percepatan pembangunan.

Sementara, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, Niken Ariati, menyampaikan, pertemuan ini adalah pertemuan tindak lanjut bersama Plt Gubernur Sulsel, Sekda Sulsel, dan disaksikan pimpinan KPK. Karena semenjak kejadian Februari lalu, Pemprov Sulsel, menjadi bagian yang paling terpenting.

Untuk itu, kata Niken Ariati, Sulsel ini ke depannya akan diperbaiki. “Kami meminta agar program-program disusun dengan baik dan akuntabel. Karena saya yakin, kolaborasi Bapak dan Ibu bisa menghasilkan energi yang positif,” katanya.

Niken berharap, kegiatan ini bisa menghasilkan rencana aksi yang inovatif, yang bisa OPD kerjakan, dengan output setinggi-tingginya semaksimal mungkin.

Ia juga meminta satu hal, agar penetapan APBD Sulsel tahun 2022 jangan sampai terlambat. Apalagi, tahun ini, 321 Pemda terlambat menetapkan APBD.

“Sekarang kita berproses, mohon dipantau terus. Kalau memang ada kendala, tolong disampaikan. Kemudian selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami berharap pemprov juga melakukan pembinaan kepada pemda-pemda yang ada dalam konteks monitoring dan evaluasi,” pesan Niken.

Diketahui, tujuh OPD lingkup Pemprov Sulsel mendapat penghargaan, yakni Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala Biro Barang dan Jasa, Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas PTSP, Kepala BKAD, dan Kepala BKD. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top