search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

KPK Periksa Irwan Adnan Terkait Harta Fantastis Capai Rp56 Miliar

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 07 April 2021 19:00
Niken Ariati. foto: humas pemprov sulsel
Niken Ariati. foto: humas pemprov sulsel

PLUZ.ID, MAKASSAR – Harta kekayaan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan, yang mengalami lonjakan signifikan menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Irwan Adnan telah menjalani pemeriksaan tim KPK terkait keberadaan hartanya yang telah dilaporkan dalam aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Niken Ariati, Rabu (7/4/2021), mengakui, semua LHKPN yang terlihat tidak wajar pasti dicek. Termasuk dengan harta kekayaan Irwan Adnan.

“Iya, kami sudah memeriksa beliau (Irwan Adnan). Intinya KPK menindaklanjuti pengaduan yang ada. Dan semua LHKPN yang terlihat tidak wajar pasti dicek,” ujarnya.

Niken enggan merinci terkait pemeriksaan itu. Termasuk kapan Irwan Adnan diperiksa KPK. “Waduh pemeriksaan tertutup Pak. No comment yaaa,” beber Niken ketika ditanya kapan pemeriksaan ini dilakukan.

“LHKPN tinggi belum tentu korupsi selama penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Sementara itu, sorotan publik terhadap Irwan Adnan terjadi, karena hartanya sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai Rp56 miliar dinilai tidak wajar. Diantara harta Irwan Adnan itu, terdapat 24 aset tanah dan bangunan serta delapan kendaraan mewah.

Irwan Adnan melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019. Saat itu, kekayaannya tercatat sebesar Rp56,4 miliar.

Pada 2017 lalu, harta Irwan Adnan hanya Rp8,2 miliar dan meningkat menjadi Rp53,6 miliar pada 2018. Pada 2019, angkanya bertambah sekitar Rp3 miliar.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang dimintai konfirmasi, mengaku, tidak tahu pasti soal kekayaan harta pejabatnya. Namun, menurutnya, LHKPN adalah wujud transparansi pejabat negara dalam melaporkan hartanya.

Sementara, penggiat antikorupsi, Djusman AR, sebelumnya, mengatakan, mencermati harta kekayaan Irwan Adnan yang terungkap dalam aplikasi LHKPN KPK, dapat diyakini validasinya.

Namun, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini, mengatakan, yang menjadi pertanyaan sakarang apakah dalam LHKPN tersebut terdapat temuan ketidakwajaran. Untuk mengujinya harus diketahui apakah LHKPN tersebut sudah diterbitkan dalam bentuk surat kepemilikan atau tidak diterbitkan.

“Pemahaman saya, manakala KPK tidak menerbitkan dalam bentuk surat lembaran atau dokumen untuk dimiliki yang bersangkutan, maka itu berarti terdapat temuan di dalamnya dan pasti KPK akan menindaklanjuti dalam bentuk check and balance atau langsung pemeriksaan,” tuturnya.

Sebaliknya, bila telah diterbitkan, maka itu berarti bebas temuan atau tidak bermasalah.

Djusman menjelaskan, yang mencengangkan dan mengundang tanya karena memang besaran lonjakannya dari 2017, 2018 hingga 2019.

Apalagi, pada objek harta tersebut, adalah harta tak bergerak yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga bergerak.

Djusman menegaskan, laporan kekayaan itu, patut untuk diinvestigasi atau diselidiki.

“Namun, semuanya bergantung pada yang saya jelaskan tadi di atas, karena berkaitan LHKPN jelas merupakan kewenangan KPK,” ujarnya.

“Bahwa Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan atas masalah ini, saya kira itu baik guna mendorong lahirnya kepastian hukum atas dugaan ketidakwajaran harta Irwan Adnan dalam LHKPN tersebut. Namun, saya menyarankan cocoknya hal itu ditangani KPK atau bolehlah ditangani Polrestabes atau Polda Sulsel dengan kewenangannya atas pertimbangan locus delicti-nya. Namun, untuk lebih menjaminnya proses hukumnya diharapkan meminta supervisi aktif kepada KPK,” tambah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top