search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Apiaty Amin Syam Tekankan Pentingnya LPM

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 18 April 2021 11:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam (tengah), menggelar sosialisasi Perda Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar di Hotel Aston, Sabtu (17/4/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam (tengah), menggelar sosialisasi Perda Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar di Hotel Aston, Sabtu (17/4/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar di Hotel Aston, Sabtu (17/4/2021).

Sosialisasi ini dihadiri konstituen daerah pemilihan satu yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Ujung Pandang, Rappocini, dan Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, legislator Fraksi Golkar ini, mengajak seluruh peserta untuk ikut menyosialisasikan perda ini, kepada masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing-masing.

“Suksesnya sosialisasi ini ada di tangan kalian semua,” singkat Apiaty.

Soal isu-isu penonaktifan RT/RW yang beredar luas di media, Apiaty berharap, tidak ditanggapi sepihak. Bahkan, menurut Apiaty, tidak ada pencopotan, yang ada hanya evaluasi kinerja.

Namun, dia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Apalagi, sebagai wakil rakyat, dia wajib peduli jika ada hal-hal yang dianggap krusial dan meresahkan.

“Kita semua mengharapkan Pak Wali (Wali Kota) tidak melakukan hal itu. Walaupun mungkin ada pertimbangan dari pihak wali kota untuk memberhentikan Ketua RT/RW, tetapi tentu ada aturan-aturan yang menjadi acuan bagi pihak pemerintah di dalam merealisasikan apa yang sekarang ini menjadi viral informasi itu,” paparnya.

Narasumber, Hatidja mengatakan, perda ini terkait dengan kecamatan, kelurahan, RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dimana disebutkan, di setiap kelurahan dibentuk RT/RW dan LPM.

Menurutnya, LPM dinilai memiliki peran penting di sebuah kelurahan. Di tingkat pemerintah daerah, satu LPM sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Jadi LPM itu mitra kelurahan, tugasnya menyusun rencana pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan,” ungkapnya.

Tidak jauh beda dengan LPM, di kelurahan juga dibentuk RT/RW sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan Lurah dan diketahui Camat. Dengan susunan organisasi sekurang-kurangnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.

Dalam regulasi terssbut disebutkan tugas RW yaitu menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya serta membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di kelurahan.

“Sedangkan RT, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta memelihara kerukunan hidup warga,” ucapnya.

Hatidja menjelaskan, dalam perda tersebut disebutkan masa bakti pengurus RT/RW dan LPM selama lima tahun sejak tanggal pemilihan. Namun, pengurus dalam berhenti sebelum masa bakti berakhir jika dijatuhi hukuman pidana dan sudah inkrah.

“Kemudian meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pindah domisili,” tuturnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top