search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

KPID Laporkan Televisi Kabel Tak Berizin ke Kapolda Sulsel

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 20 April 2021 15:00
KUNJUNGAN. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menerima Ketua KPID Sulsel Muhammad Hasrul Hasan di ruang kerjanya, Selasa (20/4/2021). foto: kpid sulsel
KUNJUNGAN. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menerima Ketua KPID Sulsel Muhammad Hasrul Hasan di ruang kerjanya, Selasa (20/4/2021). foto: kpid sulsel

PLUZ.ID, MAKASSAR – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulsel melakukan silaturahmi dengan Polda Sulsel guna mewujudkan penyiaran sehat di Sulsel, Selasa (20/4/2021).

Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam didampingi Kabid Humas Kombes Pol E Zulpan dan Direskrim khusus Kombes Pol Widony Ferdi menerima Ketua KPID Sulsel Muhammad Hasrul Hasan bersama rombongan.

Dalam pertemuan tersebut, Hasrul Hasan melaporkan adanya beberapa televisi Lembaga Penyiaran Berbayar (LPB) yang tidak memiliki izin di sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel dan konten siaran yang sehat, tanpa hoaks dan radikalisme.

Dimana dalam hal pengawasan lembaga penyiaran tak berizin dan konten siaran tak sesuai aturan di Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Salah satu tugas kami menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar,” katanya.

Hasrul Hasan mengatakan, di Sulsel hanya 29 televisi kabel yang memiliki izin. Sementara, masih banyak yang melakukan siaran tanpa memiliki izin siaran. Selaian itu, KPID juga fokus mengawasi penyiaran agar tidak terpapar berita-berita hoaks dan paham radikalisme.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, mengatakan, pihaknya menyambut positif kunjungan Komisioner KPID ini dan akan melakukan sinergitas dan menindak lembaga penyiaran yang bersiaran, namun tidak memiliki izin.

“Kita sambut positif dan kami siap bersinergi dengan KPID Sulsel. Kendati penyiaran khususnya televisi kabel, adalah hiburan masyarakat, namun harus tetap mematuhi regulasi sesuai perundang undangan yang berlaku,” katanya.

“Kalau KPID ada rencana penertiban TV kabel tak berizin, silahkan dikordinasikan dengan Ditreskrimsus Polda Sulsel,” lanjut Jenderal berbintang dua ini.

Selaian itu, Polda Sulsel juga akan menindaklanjuti audiensi KPID ini, dengan melakukan kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU), khususnya terkait dugaan pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top