search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pendalaman Kasus Nurdin Abdullah, KPK Fokus Proyek MNP

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 29 April 2021 13:00
Ali Fikri (kiri)-Djusman AR. foto: istimewa
Ali Fikri (kiri)-Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun anggaran 2020-2021 dengan tersangka Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

KPK kembali memanggil beberapa orang sebagai saksi terkait kasus Nurdin Abdullah.

Mereka yang dipanggil adalah, wiraswasta M Fathul Fauzy Nurdin, Akbar Nugraha, Kendrik Wisan, dan Muhammad Irham Samad.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NA,” kata Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FokaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, yang dihubungi terpisah menyebutkan, berdasarkan dokumen yang ia miliki dan telah dilaporkan ke KPK, Akbar Nugraha tercatat sebagai Wakil Direktur di dua perusahaan yang terlibat dalam pembangunan megaproyek Makassar New Port (MNP).

Djusman, Kamis (29/4/2021), menyebutkan, selain sebagai Wakil Direktur, Akbar juga tercatat sebagai pemegang saham masing-masing 35 persen di dua perusahaan yang terlibat dalam proyek MNP, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Inonesia.

Di Banteng Laut ada nama Sunny sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 40 persen, dan Abil Iksan sebesar 15 persen, dan Fahmi Islam 10 persen.

Sementara, di PT Nugraha Indonesia Timur Kenrik Wisan adalah pemegang saham 50 persen, Akbar juga tercatat pemegang saham 35 persen dan Wakil Direktur (sama dengan posisi dan sahamnya di PT Banteng Laut Indonesia), dan Abil Iksan memiliki saham 15 (sama dengan besaran sahamnya di PT Banteng Laut Indonesia).

Beberapa nama dalam perusahaan itu, mulai dipanggil KPK sebagai saksi tersangka dugaan suap dan gratifikasi Nurdin Abdullah.

Nama-nama tersebut juga terkait dengan laporan Forum Komunikasi Lintas (FokaL) NGO Sulawesil terkait adanya indikasi dugaan korupsi pada pembangunan mega proyek Makassar New Port Sulsel pada 7 September 2020.

Dalam laporan yang disampaikan langsung ke KPK, Koordinator Fokal NGO Sulawesi, Djusman mengatakan dalam pembangunan proyek strategis Makassar New Port (MNP) yang sementara berjalan saat ini diduga keras ada indikasi perbuatan melawan hukum berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan kolega keluarganya.

“Kami menduga ada indikasi kuat telah terjadi praktek KKN. Indikasi ini bukan merupakan hal yang baru bahkan telah menjadi sorotan publik secara nasional dan sudah terpublikasi di media massa nasional maupul lokal,” ujarnya.

Hal yang mencolok, kata Djusman, dalam dugaan ini adalah adanya rekayasa sistemik terkait modus yang dilakukan, yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang demikian cepat terkait pengurusan Amdal kepada dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Inonesia yang diketahui mempunyai kedekatan kuat dengan Gubernur Sulsel dan keluarganya. Sedangkan untuk perusahaan lain tidak diperlakukan sama.

“Kita tahu, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu. Bahkan, anehnya di dua perusahaan ini, terdapat orang yang sama, seperti Akbar Nugraha yang menjadi Direktur di PT Benteng Laut Indonesia, tapi juga pemegang saham di PT Nugraha Indonesia Timur. Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fathul Fauzi, ada foto-foto kedekatan itu,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Djusman, demi penegakan hukum dan bagian dari partisipasi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka Fokal NGO Sulawesi mendorong indikasi KKN ini, ke ranah hukum agar memperoleh kepastian dan rasa keadilan masyarakat.

“Kami meminta kepada KPK untuk menindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti-bukti indikasi awal yang telah kami sampaikan dalam laporan ini karena kami menganggap hanya KPK lah yang dapat mengungkap dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut,” jelasnya.

Di samping melaporkan Gubernur Sulsel, Fokal NGO Sulawesi juga melaporkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Sulsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Direksi dan pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia, Direksi dan pemegang sahan PT Nugraha Indonesia Timur, Fathul Fauzi (anak Nurdin Abdullah) dan koleganya yang merupakan tim pemenangan pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 lalu.

Seperti diketahui, mega proyek strategis Makassar New Port yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diperkirakan menelan anggaran triliunan rupiah dan dikerjakan secara bertahap hingga 2025. Tahapannya, antara lain tahap pertama Rp2,5 trilun yang telah dikucurkan. Tahap kedua Rp10,01 trilun dan tahap ketiga Rp66,56 trilun yang pembangunannya dikerjakan hingga tahun 2025.

Adapun sumber pembiayaan menggunakan anggaran investasi PT Pelindo IV sebagai perusahaan negara dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Laporan tersebut, kemudian menjadi pintu masuk KPK menelusuri proyek infrastruktur di Sulsel hingga KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap Nurdin Abdullah, kontraktor Agung Sucipto alias Anggu, dan Sekdis PUTR Edy Rahmat. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top