search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

DPRD Makassar Minta Pemkot Revisi LKPJ, Wakil Wali Kota: Ini Menjadi Catatan Penting

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 30 April 2021 20:00
BAHAS LKPJ. Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi bersama Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo saat menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 DPRD Kota Makassar, Jumat (30/4/2021). foto: humas pemkot makassar
BAHAS LKPJ. Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi bersama Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo saat menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 DPRD Kota Makassar, Jumat (30/4/2021). foto: humas pemkot makassar

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 DPRD Kota Makassar, Jumat (30/4/2021).

Fatmawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muh Ansar beserta para pimpinan lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ini, memenuhi undangan DPRD Makassar dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2020.

Namun, saat tanggapan dewan dibacakan Hasanuddin Leo, salah satu anggota DPRD Makassar, diketahui LKPJ Pemkot Makassar tahun anggaran 2020 harus direvisi kembali dan diharapkan dibuatkan pembetulan secara seksama.

“Kami dari dewan telah melihat dan menelaah LKPJ Pemkot Makassar tahun anggaran 2020, namun sangat disayangkan masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dan kami harapkan menjadi catatan penting untuk selanjutnya agar dapat diperhatikan secara seksama,” ungkapnya.

Menindaklanjuti paparan tersebut, Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi, menganggapnya sebagai bentuk dukungan dewan untuk perbaikan sistem agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

“Dewan sudah berikan tanggapan yang menurut saya sangat membantu kita di Pemkot Makassar. LKPJ yang diserahkan masih perlu direvisi lagi dan catatannya agar kita lebih selektif. Artinya mari bekerja optimal,” seru Fatma.

Selain LKPJ 2020 yang menurut dewan masih perlu perbaikan, adanya konflik antar kelompok yang sering terjadi di Kota Makassar juga kurang maksimalnya kerja para petugas sosial mendata warga juga menjadi sorotan dewan.

“Semoga Ibu Wawali (Wakil Wali Kota) bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak Wali Kota Makassar untuk segera menuntaskan persoalan klasik ini, karena sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Makassar,” ujar Saharuddin Said, anggota DPRD Makassar. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top