search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Sinyal Khawatir dan Harapan atas Putusan MK

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 04 Mei 2021 23:00
Marwan Mas. foto: istimewa
Marwan Mas. foto: istimewa

SETELAH Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya terhadap uji formil dan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK), Selasa (4/5/2021), menimbulkan adanya kekhawatiran sekaligus ada harapan.

MK menolak uji formil, sehingga UU Nomor 19/2019 tetap berlaku, tetapi ada satu hakim konstitusi yang berpendapat berbeda (disenting opinion) atau tepatnya mengabulkan uji formil, adalah Wahiduddin Adams. Beliau diusulkan jadi hakim konstitusi oleh DPR.

Hal ini membuat saya khawatir kalau
Korupsi akan semakin menggurita dan dilakukan secara berjamaah. Apalagi, KPK jilid-5 ini, tidak bisa se-independen dengan KPK sebelumnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi.

MK juga menolak permohonan Pemohon agar pegawai KPK tidak dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akibatnya, semua pegawai KPK harus beralih status menjadi ASN (PNS).

Namun, pada putusan uji materi ada harapan yang cukup baik sesuai yang selalu dikritisi selama ini. MK memutuskan, bahwa KPK dalam melakukan penyadapan telepon, penggeledahan, dan penyitaan tidak perlu mendapat izin tertulis dari dewan pengawas, tetapi hanya diberitahukan saja.

Hal ini cukup bagus karena salah satu yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang KPK lantaran harus mendapai izin tertulis dari dewan pengawas.

Kendati begitu, MK justru tidak jeli dan adil melihat pemberian izin tertulis dari dewan pengawas. Sebab KPK tetap harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas saat akan mengambil keterangan atau memeriksa pejabat negara.

Sebagaimana diketahui wewenang KPK terhadap subjek hukum untuk ditangani dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, diatur dalam Pasal 11 huruf-a UU KPK, yaitu aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. (***)

Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top