search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Ari Ashari Ilham Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 05 Mei 2021 18:00
Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Rabu (5/5/2021). foto: istimewa
Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Rabu (5/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggara bantuan hukum setiap tahun. Hanya saja, serapan anggarannya relatif rendah lantaran masyarakat masih minim pengetahuan terkait regulasi ini.

“Saya anggap Perda ini penting untuk di sosialisasikan. Jadi, setiap warga ingin mendapat bantuan hukum boleh ke pemerintah kota karena sudah ada anggarannya dan gratis,” ujar Ari Ashari Ilham.

Namun, sambung Sekretaris Nasdem Kota Makassar ini, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah. Diantaranya, warga yang tidak mampu dengan ada surat keterangan dari pemerintah setempat.

“Banyak warga belum tahu soal ini. Itu paling banyak, karena tidak sedikit yang bertanya,” katanya.

Kemudian, masyarakat tak memahami betul mekanisme pendaftaran untuk peroleh bantuan hukum. Sehingga, melalui kegiatan sosialisasi ini bisa membantu menyebarluaskan ke lingkungan masing-masing peserta.

“Kedua, mereka tak paham soal mekanisme bahwa ini syaratnya. Kita ajak peserta untuk membantu menyebarluaskan regulasi tahun 2015 ini,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Zainuddin Djaka menyampaikan, regulasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2013 tentang cara pemberian bantuan hukum. Ada mekanisme dalam pemberian bantuan hukum ke masyarakat.

“Jadi pemberian ini tidak serta merta diberikan, tapi di fasilitasi melalui Lembaga Bantuan Hukum,” jelas Zainuddin.

Hanya saja, kata Zainuddin, Lembaga Bantuan Hukum ini telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Makassar. Berdasarkan regulasi, warga yang boleh mendapat bantuan hukum pemerintah yakni masyarakat kategori miskin.

“Syarat utama, warga Makassar dibuktikan dengan KTP. Kemudian, warga miskin dari Kelurahan dan diketahui Kecamatan. Baru bisa diproses untuk diberi bantuan hukum,” paparnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top