search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pemerhati Wong Cilik Prihatin Nasib Pemilik Lahan Akses Bandara Tampa Padang Mamuju Belum Terima Haknya

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 06 Mei 2021 18:00
Hj Asyfa M Br Ginting Manik. foto: doelbeckz/pluz.id
Hj Asyfa M Br Ginting Manik. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAMUJU – Pemerhati wong cilik, Hj Asyfa M Br Ginting Manik (SYF), prihatin dengan nasib warga pemilik lahan pada akses jalan menuju ke Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar.

Mereka belum mendapatkan haknya. Akibatnya, warga tersebut terpaksa melakukan pemblokiran jalan menuju ke Bandara Tampa Padang.

“Kami sangat prihatin adanya laporan warga memblokir jalanan menuju ke Bandara Tampa Padang, karena mereka belum mendapatkan haknya. Ini jelas memprihatinkan,” ujar tokoh perempuan asal Sulbar ini.

Bunda Syfa, sapaan akrab Asyfa M Br Ginting Manik, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar seharusnya malu dengan adanya penutupan salah satu akses ke Bandara Tampapadang ini.

“Jalan diblokir artinya komunikasi buntu. Masa menyelesaikan masalah-masalah kecil seperti ini begitu rumit. Bisa dibayangkan kalau masalah besar,” kata SYF, akronim Asyfa M Br Ginting Manik.

Bunda Syfa menjelaskan, anggaran pembebasan lahan seperti itu, pastinya sudah ada. Untuk itu, ikut mekanisme yang ada, bayarkan dan berikan hak kepada warga yang menjadi pemilik lahan.

“Kasihan menjelang Lebaran pasti mereka sangat butuh uang. Bukan memperlakukan mereka seperti pengemis, yang mereka minta haknya. Jangan menindas rakyat kecil,” tegas Koordinator Bravo 5 Wilayah Sulawesi ini. Bravo 5 sendiri merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) binaaan Jendral TNI (purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Prof Mahfud MD.

Warga Blokir Jalan Menuju Bandara Tampa Padang

Akses jalan menuju ke Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku, Mamuju, diblokir oleh warga setempat yang mengaku pemilik lahan di sekitar akses jalan tersebut. Mereka terpaksa melakukan pemblokiran karena kecewa lahan mereka belum dibayar oleh pemerintah.

Padahal, akses jalan tersebut saat ini sedang dalam pengerjaan. Dengan adanya penutupan jalan ini, maka pengerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Juru Bicara Warga, Andi Gondrong, Kamis (6/5/2021), mengatakan, sebelumnya mereka telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sulbar, Kepala Bandara, dan Polsek Mamuju.

Dalam pertemuan itu, disepakati jika pembayaran lahan akan dilakukan secepatnya.

“Waktu rapat Minggu lalu, Sekprov menyuruh kami ke Dinas Perkim katanya di sana pelaksana teknisnya. Seharusnya dibayar Rp7 miliar, kami hanya meminta Rp5 miliar. Tahun ini kami minta dibayarkan sebesar Rp3 miliar dulu tahap awalnya,” kata Andi Gondrong.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, warga beberapa kali mendatangi Kantor Dinas Perkim Sulbar. Namun, pihak Dinas Perkim tak memberikan respon baik.

“Kami sangat kecewa pada Kepala Dinas Perkim beberapa kali kami datangi di kantornya, tapi tidak ditemui, bahkan dia hanya mengintip kami dari jendela,” katanya.

Warga bersikeras jika tuntutannya tidak dipenuhi, maka pemilik lahan akan terus menutup akses jalan itu.

“Kami akan terus menutup (akses jalan) itu sampai tuntutan kami dipenuhi, tanah kami sudah dibangun, tapi belum dibayar,” tegas Andi.

Sementara, Kepala Dinas Perkim Sulbar, Rahmat Tahir, membenarkan adanya pertemuan Pemprov Sulbar dengan pemilik lahan di Bandara Tampa Padang.

Namun, Rahmat mengatakan, jika pembayaran pembebasan lahan untuk tahun anggaran 2021 hanya Rp8,3 miliar yang tersebar di empat item, termasuk pembebasan lahan akses masuk Bandara Tampa Padang.

Terpisah, Ketua DPRD Sulbar, Suraida Suhardi, menganggap jika penutupan jalan oleh warga pemilik lahan adalah hal yang wajar.

Menurutnya, Pemprov Sulbar terlalu berbelit-belit dalam hal administrasi saja, tetapi tidak memikirkan dampaknya kepada pemilik lahan.

“Ya pasti hal itu dilakukan, siapa mau lahannya sudah dikerja, tapi belum dibayar, mereka mempertahan lahannya. Pemprov dalam hal ini Dinas Perkim tidak usah terlalu berbelit-belit kepada masyarakat, cukup bayarkan saja lahannya, kan sudah ada anggarannya,” kata legislator Demokrat itu.

Selain itu, Suraida juga mengatakan, pihak DPRD Sulbar melalui Komisi I telah melakukan mediasi terhadap pemprov dan pemilik lahan. mediasi itu menghasilkan rekomendasi pembayaran pembebasan lahan di Bandara Tampa Padang dilakukan segera.

“Kita juga sudah melakukan rapat dengan pemprov dan pemilik lahan, ya jelas rekomendasi kita agar pembayaran dilakukan secepatnya, kalau tidak dilaksanakan ya tentu masyarakat akan bersuara. Itu kan sudah direkomendasikan jangan sampai warga turun langsung melakukan demi atau bahkan menyegel lahannya,” ungkap Suraidah. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top