search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Panitia Lelang Pemprov Sulsel Ramai-ramai Kembalikan Uang Suap, Djusman AR: Tetapkan Tersangka!

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 21 Mei 2021 17:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pegawai di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel ramai-ramai kembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengembalian uang tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.

Hal tersebut diketahui pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

Hal ini menjadi perhatian penggiat anti korupsi sekaligus saksi pelapor korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djusman AR.

Menurutnya, jika tindakan panitia lelang Pemprov Sulsel yang mengembalikan uang ke KPK dalam kasus korupsi Nurdin Abdullah menjadi bukti adanya tindakan korupsi yang selama ini terjadi secara sistematis dalam berbagai proyek di Sulsel.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, pengembalian kerugian negara dan perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Justru hal tersebut merupakan petunjuk atau pengakuan tindak pidana. Oleh karena itu, siapapun harusnya diselidiki lebih lanjut dan bahkan ditetapkan tersangka.

Djusman menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi

“Pasal 4 UU No 31/99 beserta perubahannya UU No 20/01 menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut,” jelas Djusman, Jumat (22/5/2021).

Pengembalian atau pengakuan itu, tidak menghapuskan pidananya cuma dapat menjadi pertimbangan hukum nantinya, misalnya meringankan.

Namun, lanjut Djusman, pengakuan tersebut menjadi petunjuk baru bagi lembaga anti rasuah untuk mendalami dan mengejar potensi adanya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Lembaga kami mendorong KPK segera tersangkakan. Juga KPK harus mengejar jangan sampai terjadi TPPU,” jelasnya.

Djusman menilai, dengan adanya pengembalian, semakin menguatkan adanya praktik korupsi secara sistematis selama ini terjadi di bawah pemerintahan Nurdin Abdullah.

“Saya meyakini KPK akan menindaklanjuti ke sana (menetapkan tersangka baru). Meminta kepada seluruh panitia untuk ditersangkakan,” tegas Djusman. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top