search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Apiaty: Masyarakat Wajib Bayar Pajak

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 25 Mei 2021 16:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam, menggelar Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Aston Makassar, Senin (24/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam, menggelar Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Aston Makassar, Senin (24/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Aston Makassar, Senin (24/5/2021).

Apiaty menyampaikan, ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut dan hal tersebut menjadi kontribusi nyata masyarakat ke pemerintah.

“Bayar pajak ini kontribusi yang wajib dilakukan masyarakat. Jika kita tidak bayar pajak, maka akan diberi sanksi sesuai Perda Pajak Daerah,” tegas Apiaty, saat memaparkan Perda Pajak Daerah.

Politisi Golkar ini, menjelaskan, penetapan pajak daerah harus berdasarkan asas keadilan. Artinya, penarikan pajak tak asal tarik tetapi melihat kondisi dan situasi wajib pajak. Kemudian, kepastian pajak daerah.

“Harus ada nilai jelas, tidak asal menentukan tarif atau harga dari suatu pajak,” paparnya

Apiaty mengatakan, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan peran serta masyarakat, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi daerah.

Artinya, penarikan pajak melihat kemampuan wajib pajak. “Masa usaha kecil pajaknya sama dengan pelaku usaha besar. Jadi, perlu ada asas ini,” katanya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Masrur Razak, mengatakan, pajak daerah ini sangat penting. Ibaratnya, pendapatan dari pajak merupakan darahnya pembangunan. Artinya, jika tidak ada pajak maka tidak ada pembangunan.

“Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar, 80 persen dari pajak daerah. Oleh sebab itu, kalau tidak dikelola dengan baik maka pembangunan di Makassar terganggu,” tegas Masrur Razak.

Berdasarkan regulasi ini, akademisi STIE Nobel ini, menjelaskan, jenis pajak daerah ada sebelas. Yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam.

Kemudian, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Seluruh pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top