search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Rachmat Taqwa Masifkan Sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 26 Mei 2021 11:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraishy (RTQ), menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Hotel Pesonna Makassar, Selasa (25/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraishy (RTQ), menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Hotel Pesonna Makassar, Selasa (25/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraishy (RTQ), menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Hotel Pesonna Makassar, Selasa (25/5/2021).

Rachmat mengatakan, regulasi ini masih perlu dimasifkan lantaran dinilai kurang dipahami masyarakat utamanya pelaku usaha. Sebab, ada beberapa sektor yang masuk dalam penarikan retribusi.

“Saya kira Perda Retribusi Jasa Usaha ini, perlu dimasifkan. Masyarakat harus tahu mana yang merupakan sektor retribusi jasa usaha,” katanya.

Tak hanya sektor retribusi, kata politisi PPP ini, warga juga mesti tahu nominal setiap sektor retribusi yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya, menghindari adanya oknum yang bermain ketika menarik retribusi.

“Kayak tadi, peserta banyak pertanyakan tingginya retribusi, tapi tak sesuai pelayanan yang didapatkan. Misalnya soal sampah,” ungkapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Suharmika, menjelaskan, ada sebelas jenis retribusi yang diakui pemerintah sesuai perda. Diantaranya, retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, dan penginapan.

“Prinsipnya, kita perlu bedakan mana pajak dan mana retribusi. Dan ini masih banyak masyarakat yang belum paham,” jelasnya.

Politis Golkar ini, menambahkan, pajak dan retribusi merupakan dua hal yang berbeda. Pajak merupakan iuran yang harus disetorkan rakyat ke negara dan bersifat wajib. Sedangkan, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

“Perbedaan lainnya, pajak untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Kalau retribusi, manfaatnya bisa dirasakan langsung misalnya retribusi sampah,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top