search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Pelan-pelan Terbuka, Djusman AR: Warning Bagi Bupati Maupun Wali Kota

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 28 Mei 2021 07:00
Djusman AR (kiri). foto: istimewa
Djusman AR (kiri). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah, pelan-pelan mulai terbuka.

Terungkapnya fakta-fakta persidangan kasus dugaan suap Nurdin Abdullah (NA) ini, menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulselbar).

“Ini menjadi pelajaran atau warning buat bupati maupun wali kota di wilayah Sulselbar ini. Bahwa kalau sekelas gubernur saja dapat terungkap dugaan korupsinya yang ditindaklanjuti serius KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Yang menurut KPK itu tidak rumit, maka sekelas kepala daerah (bupati dan wali kota) itu, lebih mudah, apalagi dengan adanya dukungan peran serta masyarakat,” kata Djusman AR, Penggiat Anti Korupsi, Jumat (28/5/2021).

Djusman, yang juga saksi pelapor kasus korupsi NA itu, meyakini praktik dugaan korupsi yang belum tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH) atau belum mencuat di publik, suatu saat akan terungkap.

“Mugkin itu persoalan waktu saja dan faktor skala prioritas tindaklanjut atau keterbatasan datanya yang belum terbuka lebar, tapi saya meyakini yang namanya dugaan korupsi suatu saat akan terungkap dan tersentuh, serapi bagaimanapun menyembunyikannya,” tegas Djusman.

“Serapi-rapinya orang menyimpan kebusukan pasti tercium, yang harum saja tercium aromanya, apalagi yang busuk,” tambah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini.

Selain itu, Djusman menganggap terbukanya sejumlah fakta baru dipersidangan kasus NA berdampak positif pada masyarakat, perlahan masyarakat mulai memahami bahwa apa yang dilakukan KPK murni demi hukum dan wujud pemberantasan tindak pidana korupsi, penilaian positif itu pun terbangun meskipun kasus tersebut belum inkracht/berkekuatan hukum tetap.

“Kepada kami pun selaku saksi pelapor, perlahan suara cemohan itu menghilang begitupun juga terhadap KPK, dan bahkan saat ini terlihat ada yang mulai kecewa dengan kepemimpinan NA sejauh ini,” ungkapnya.

“Dugaan korupsi NA berdasar fakta persidangan, terlihat secara pelan-pelan sangat berdampak positif. Baik oknum pendukung NA, bahkan ada yang berupaya mencaci KPK hingga ke saksi pelapornya, terlihat dengan sendirinya berubah, terperangah, bahkan tak sedikit mengungkap kekecewaan terhadap kinerja Nurdin Abdullah,” lanjutnya.

Maka dari itu, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar itu, berpesan kepada kepala daerah untuk senantiasa menerapkan Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

“Untuk pengalaman ini, kejadian ini. Maka kita kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk bupati maupun wali kota, untuk senantiasa menerapkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, lebih dari itu jangan pernah mengabaikan hak-hak aksesitas publik, khususnya terkait informasi dan peran serta masyarakat, dan paling penting juga janganlah ada pejabat bersikap lebih paham, hebat dan kuat dengan merasa kebal hukum,” jelas Djusman. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top