search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Nurul Hidayat Dorong Peningkatan Anggaran Bantuan Hukum Pemkot Makassar

doelbeckz - Pluz.id Senin, 31 Mei 2021 20:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, saat menggelar sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Senin (31/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, saat menggelar sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Senin (31/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, bakal mendorong untuk penambahan anggaran bantuan hukum di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Alokasinya saat ini, dinilai masih minim, sehingga tak berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Nurul Hidayat saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Senin (31/5/2021).

“Kita akan dorong peningkatan anggaran, karena implementasi perda ini lambat. Insya Allah, saya akan sampaikan ke DPRD,” ujarnya.

Nurul Hidayat mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota. Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan.

Syarat kedua, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti pemohon adalah warga Kota Makassar, foto copy Kartu Keluarga, mennyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

“Tapi banyak warga yang belum tahu soal ini, karena tidak sedikit yang bertanya. Mereka tak paham soal mekanisme bahwa ini-ini syaratnya,” ungkap Nurul Hidayat.

Terpisah, narasumber kegiatan, Sakkapati, menyampaikan, Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum masih perlu dimasifkan walau regulasi ini sudah berjalan enam tahun.

“Perda ini memang belum terlalu optimal karena belum tersosialisasi masif,” katanya.

Kedua, sambung Akademisi Unhas ini, belum optimalnya regulasi tahun 2015 ini karena minim anggaran. Sementara, dana operasinal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak sedikit.

“LBH ini syaratnya harus terakreditasi, sementara support anggaran minim. Makanya, kita harap dewan bisa pertimbangkan untuk menaikkan alokasi anggarannya,” jelas Sakkapati. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top