search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Deputi I KSP: MNP Sumbangan Investasi Luar Biasa bagi Bangsa dan Negara

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 04 Juni 2021 18:00
KUNJUNGAN. Deputi I KSP bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, mengunjungi Makassar New Port, Kamis (3/6/2021). foto: humas pelindo IV
KUNJUNGAN. Deputi I KSP bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, mengunjungi Makassar New Port, Kamis (3/6/2021). foto: humas pelindo IV

PLUZ.ID, MAKASSAR – Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, melihat Makassar New Port (MNP) memiliki nilai yang sangat strategis dan investasi yang dibuat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ini, merupakan sumbangan yang luar biasa bagi bangsa dan negara.

Hal itu diungkapkan Febry usai melakukan pertemuan dengan Danlantamal VI Makassar, Kapolda Sulsel, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Direktur Teknik PT Pelindo IV, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Pemkab Pangkep, Pemkab Barru, serta beberapa instansi terkait lainnya, membahas soal jalur kereta api Makassar-Parepare, akses tol MNP dan pembangunan dermaga Lantamal VI Makassar di Kantor Makassar New Port, Kamis (3/6/2021).

Secara khusus Febry menuturkan, dirinya melihat bahwa Pelindo IV memiliki prospek yang luar biasa.

“Kita tahu persis bahwa prospek itu akan kita sambut pada 2023 nanti, ketika 1 juta TEUs peti kemas dilayani oleh Pelindo IV dan MNP merupakan pelabuhan yang strategis di Indonesia Timur,” ujarnya.

Menurutnya, posisi Sulsel atau Makassar, menjadi hub yang strategis bagi semua komoditas regional Indonesia Timur untuk keluar baik itu ke Indonesia Barat atau ke mancanegara.

“Oleh sebab itu, MNP memiliki nilai yang sangat strategis. Investasi yang dibuat oleh Pelindo IV di Sulsel ini merupakan sesuatu yang luar biasa sumbangannya bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Febry mengatakan, Pelindo IV dialiri dua alur kepulauan laut Indonesia yang strategis, yaitu ALKI II dan ALKI III yang masuk dalam wilayah BUMN operator kepelabuhanan ini. Hal itu membuat arus barang yang akan dilayani Pelindo IV atau di Pelabuhan Makassar, baik ke pasifik maupun ke asia yang lain, merupakan sebuah peluang bisnis yang luar biasa.

“Dan 1 juta TEUs peti kemas nanti itu tidak bisa dilayani hanya dengan sebuah infrastruktur yang biasa-biasa saja, gak bisa. Harus dilayani dengan sesuatu yang high tech, dengan infrastruktur yang bisa membuat konektivitas ini bisa berjalan dengan baik. Konektivitas yang dimaksud adalah bukan hanya di laut, tetapi juga di darat. Nah oleh sebab itu secara sengaja, kami mempersiapkan jalan tol yang terkoneksi dengan MNP, kami juga mendorong untuk jalur kereta api ini agar juga terkoneksi dengan MNP, sehingga dorongan barang dari dan ke MNP ini bisa berjalan dengan baik,” bebernya.

Febry mengungkapkan, ketika MNP menjadi pelabuhan hub Indonesia Timur, maka MNP menjadi pusat industri kargo yang besar di Indonesia Timur. Oleh sebab itu dia berharap, agar MNP tidak hanya sekedar bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi alat penyokong ekonomi secara regional.

“Kita lihat Maluku yang menjadi lumbung ikan nasional. Di sana ada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan ada kurang lebih lima provinsi, yakni Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat maupun Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ini akan menjadikan MNP sebagai pelabuhan yang strategis. Di mana MNP tidak hanya sekedar melayani kebutuhan dan sirkulasi barang di Sulsel dan sekitarnya tetapi sekali lagi saya bilang, ini regional ya Indonesia Timur,” ujarnya.

Tol Urat Nadi MNP

Sementara, terkait akses tol MNP, Febry menegaskan, jalan tol itu diperlukan walaupun hanya 1,5 Kilometer (Km), tetapi itulah urat nadi dari mulut MNP untuk masuk ke konektivitas di jalan arus utama.

“Itu penting dan kita harus dorong. Tadi Pemkot Makassar bilang bahwa dalam waktu sepuluh hari ini sudah ada penlok (penentuan lokasi). Lalu kita juga sudah verifikasi bahwa irigasi itu bukan aset dari Balai Besar Wilayah Sungai di Makassar, tetapi merupakan aset pemerintah kota. Maka tadi Pemkot Makassar melalui Sekretaris Daerahnya mengatakan bahwa dia yang akan langsung menangani itu secara baik,” katanya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top