search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Abdi Asmara Nilai Serapan Anggaran Pemkot Makassar Rendah, Ini Alasannya

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 06 Juni 2021 20:00
Abdi Asmara. foto: istimewa
Abdi Asmara. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Rendahnya serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar berdampak kepada sejumlah proyek fisik lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terancam mangkrak.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi triwulan pertama APBD Kota Makassar 2021, serapan anggaran di Dinas PU Kota Makassar masih 2,06 persen atau Rp17,05 miliar dari total anggaran Rp827,86 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, rendahnya serapan anggaran Dinas PU Kota Makassar pada triwulan pertama masih dianggap wajar. Belum ada proses tender proyek fisik yang jalan.

“Serapannya rendah karena belum ada proses tender yang jalan. Makanya, kita akan melakukan monitoring evaluasi dan mempertanyakan minimnya serapan anggaran. Apa penyebabnya,” katanya.

Pada monitoring dan evaluasi triwulan pertama di DPRD Makassar beberapa waktu lalu, Abdi sudah mendapatkan klarifikasi dari Dinas PU Kota Makassar perihal rendahnya serapan anggaran.

Diantaranya, masih banyaknya proyek fisik yang menelan anggaran besar namun belum memasuki prosesnl lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar. Alasan lain, Dinas PU Kota Makassar masih berfokus pada refokusing anggaran untuk mendukung program Makassar Recover.

“Sebelum APBD di ketuk sebenarnya sudah bisa dilakukan tender dini, cuma itu bergantung kesiapan pemerintah kota mana proyek prioritas. Makanya, kami belum mengetahui bagaimana serapan anggaran untuk keuangan dan fisiknya di triwulan kedua,” paparnya.

Karena itu, legislator Partai Demokrat itu berharap serapan anggaran Dinas PU Kota Makassar bisa memperlihatkan progres yang signifikan. Sehingga melalui pihaknya melalui Badan Musyawarah DPRD Makassar telah menjadwalkan monitoring dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk triwulan kedua.

Apalagi, kata dia, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi baru berjalan beberapa bulan berjalan terakhir. Perlu ada sinkronisasi antara proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.

“Mungkin juga ada kendala disitu, kita juga belum tahu. Ada sekarang yang jalan, tapi itu rata-rata proyek pemeliharaan. Itu juga kan anggarannya kecil sehingga serapannya rendah. Kita berharap di triwulan kedua ini, OPD dapat menggenjot semua keterlambatan semua yang sudah diprogramkan dan direncanakan untuk dilaksanakan di triwulan pertama. Sehingga di triwulan ketiga nanti serapan itu sudah bisa di atas 60 persen,” ujar Abdi.

Lain halnya dengan proyek pembangunan insfrastruktur yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Seperti, proyek bangunan gedung, pengerjaan betonisasi dan aspal, serta pembangunan saluran drainase.

Dia pun berharap RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 secepatnya dibahas di DPRD Makassar. Sehingga, RPJMD ini bisa menjadi acuan terhadap proses penganggaran dan proses perencanaan pemerintah kota.

“Ini yang anggarannya cukup besar, sedangkan proyeknya belum jalan karena proses lelangnya. Saya kira masih juga menunggu keputusan RPJMD sehingga serapannya masih rendah ,” tandas Abdi.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, juga berpendapat sama. Kata dia, di triwulan kedua proses lelang proyek fisik di Dinas PU Kota Makassar baru akan berjalan. Sehingga serapan anggaran belum bisa kelihatan.

Apalagi, menurut dia, Pemkot Makassar saat ini masih dalam tahap proses pengalihan. Sebab dua bulan tahun anggaran berjalan, barulah pemerintah kota dipimpin oleh wali kota defenitif. Roda pemerintahan baru berjalan lantaran akan ada perubahan secara besar-besaran.

“Saya melihat roda pemerintahan baru berjalan. Sekarang pak wali juga sementara fokus di Makassar Recover. Jadi, sekarang ini semua kegiatan baru mau berjalan,” ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menampik rendahnya serapan anggaran Dinas PU Kota Makassar berpotensi menghambat pembangunan proyek fisik di Kota Makassar.

“Ini nanti kita akan kita evaluasi, saat monev nanti kita akan pertanyakan sejauh mana fisik dan keuangannya terealisasi,” tegasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top