Danny Pomanto Butuh Pejabat Loyal, Djusman AR: Tak Sekadar Loyal, Harus Teruji Integritasnya
PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto membutuhkan pejabat loyal untuk masa jabatannya. Namun, penggiat antikorupsi Djusman AR meminta pejabat yang dipilih tak sekadar loyal, tetapi harus teruji integritasnya. Hal itu penting, karena salah satu janji kampanye Danny-Fatma (Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi) adalah mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, yang dikenal getol menyuarakan pemerintahan bersih dan antikorupsi menyatakan untuk menilai pemimpin dapat dilihat dari muatan visi-misinya atau program saat menjabat.
“Pada prinsipnya untuk menguji sejauhmana komitmen dan intergritas pemimpin daerah harus dilihat dari muatan visi misinya atau program,” ujarnya, Senin (14/6/2021) malam.
Terkait statemen Danny Pomanto bahwa dia lebih memilih pejabat loyal daripada pintar, tapi patotoai (tidak beretika), Djusman menilai, itu hal yang biasa.
Menurutnya, pemimpin punya hak prerogatif, namun bukan berarti asal-asalan mengangkat dan atau melantik orang. Tujuannya tentu untuk memilih dan membina yang terbaik dari yang baik agar serapan program dapat melaju cepat, tepat, terukur dan tidak terjebak salah sasaran atau masalah hukum dan lain-lainya.
“Soal pertimbangan loyalitas, ya bukan hal yang keliru, karena biar bagaimana untuk bersinerginya kinerja birokrasi memang harus sejalan dengan alur pikir pemimpin. Perihal loyalitas yang dimaksudkan Pak Danny, saya meyakini bukan karena like and dislike (suka dan tidak suka), tapi faktor proporsional,” ujarnya.
Argumentasinnya, kata Djusman, seleksi itu melibatkan penguji eksternal, diketahui ada akademisi, profesional, dan dilakukan secara terbuka.
Djusman menjelaskan, hal yang substansial dan patut disupport adalah dengan kebijakannya yang mempersyaratkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, LHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).
Syarat tersebut luar biasa, karena dari awal sudah menerapkan konsep pemerintahan bersih.
“Jadi kita fokus saja dululah bagaimana kedepannya, seperti apa perwujudannya, bagaimana optimalisasi kinerjanya nanti, khususnya berkaitan pelayanan publik dan peningkatan harkat serta kesejahteraan masyarakat Makassar,” jelasnya.
Djusman mengajak semua pihak melakukan kontrol. “Mari kita bersama-sama mengontrolnya, kan ada juga dewan yang mengawasinya begitupula lembaga-lembaga lain, diantaranya APH (Aparat Penegak Hukum), NGO (Non- Governmental Organization), dan Ombudsmen. Instrumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, memang begitu penegasannya yang berasaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas,” jelas Djusman
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan, ada beberapa indikator penilaian untuk pejabat agar lolos kabinetnya. Mulai dari penilaian LHP BPK, LHP Inspektorat, dan orang loyal.
“Kejujuran dalam LHKPN, jadi kalau ada eselon II dan seterusnya mau dipromosikan tidak ada LHKPN jangan harap bisa lolos,” tegas Danny, Minggu (13/6/2021).
Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi misi Danny-Fatma, mewujudkan pelayanan publik kelas dunia bebas indikasi korupsi.
Selain itu, kata Danny, pihaknya butuh pejabat yang loyal agar roda pemerintahan bisa berjalan lancar.
“Bukan bermental khianat. Loyalitas itu nomor satu, itu mutlak. Tetap saya butuh orang pintar, tetapi saya lebih pilih orang loyal dari pada orang pintar, tapi patotoai,” jelas Danny. (***)