search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Mengintip Cara Pesantren Darul Istiqamah Mandiri Secara Ekonomi

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 14 Juli 2021 14:00
WISUDA. Wisuda santri Karantina Tahfidz Nasional (KTN) Darul Istiqamah, beberapa waktu lalu. foto: istimewa
WISUDA. Wisuda santri Karantina Tahfidz Nasional (KTN) Darul Istiqamah, beberapa waktu lalu. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAROS – Jika Anda datang ke Pesantren Darul Istiqamah, Maccopa, Maros, beberapa tahun lalu dan datang lagi hari ini, sudah ada beberapa hal yang sangat berubah. Itu karena selama satu dekade terakhir, Yayasan Darul Istiqamah memang melakukan langkah transformasi.

Setelah berusia cukup ‘sepuh’ untuk sebuah pesantren (berdiri 1970), Pesantren Darul Istiqamah coba menyesuaikan ‘diri’ dengan zaman.

Pembina Yayasan Darul Istiqamah, Muzayyin Arif, menuturkan, ada tiga poin transformasi yang mulai diusung. Setidaknya dalam satu dekade terakhir.

Pertama, kualitas pendidikan harus lebih maju, modern, namun tidak meninggalkan nilai-nilai islami.

Kedua, permukiman warga yang tinggal sejak dahulu di dalam kawasan dibuat rapi dan pihak yayasan menguruskan agar mereka memiliki alas hukum kepemilikan.

“Ketiga adalah berdaya secara ekonomi. Yayasan sebagai lembaga berbadan hukum membuat beberapa langkah bisnis, yang keuntungannya kembali untuk kepentingan lembaga,” ucapnya, Selasa (13/7/2021).

Salah satu langkah ekonomi yang dibuat yayasan adalah merencanakan kawasan perumahan komersial. Menggandeng pengembang profesional.

Ayah Muzayyin, KH Arif Marzuki yang merupakan pembina utama yayasan sendiri yang menandatangani nota kesepahaman dengan pengembang, beberapa tahun lalu.

“Sejak mulai bergabung mengelola pesantren, kemudian diangkat abah (KH Arif Marzuki) sebagai pimpinan pada 2015, saya selalu bertindak atas nama lembaga dan semua gebrakan kami dipastikan atas restu dan persetujuan beliau,” tambah Muzayyin.

Perencanaan pun dijalankan perlahan. Dimulai dengan membangun kawasan perumahan Relief, namun belum menggunakan lahan pesantren. Yayasan dan pengembang membeli lahan masyarakat di samping pesantren. Pertimbangannya agar pihak-pihak di internal pesantren melihat bukti keseriusan. Maka berdirilah Relief, kawasan perumahan modern dengan desain minimalis.

Sayangnya pengembangan yang sudah hendak dilakukan harus ditunda sejak 2016. Muzayyin tak memungkiri ada resistensi. Terpaksa nota kesepahaman yang sudah dibangun dengan investor tak bisa direalisasikan semua poinnya.

Namun, itu tak membuat impian yayasan untuk berdikari secara ekonomi diletakkan begitu saja. Beberapa program ekonomi tetap dibuat. Pertimbangannya adalah visi menjadi pusat pendidikan islami yang modern dan berkualitas, membutuhkan daya dorong. Kemandirian ekonomi juga bisa melepaskan citra pesantren hanya bisa ‘hidup’ dari sumbangan umat.

Muzayyin menjelaskan, rencana unit-unit bisnis yayasan sebenarnya bukan hal baru. Sejak dahulu pihak yayasan melakukannya, namun diakuinya masih sangat konvensional. Misalnya melepas beberapa bagian lahan pesantren untuk dibanguni Perumahan Haji Banca. Pesantren juga membuat tanah kavling, dijual kepada masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk operasional pesantren.

Sebagai bagian dari generasi pelanjut Darul Istiqamah, Muzayyin yang sampai saat ini masih di posisi dewan pembina yayasan (berdua dengan KH Arif Marzuki), coba membuat sentuhan yang lebih kekinian. Aspek lain yang juga sangat dia perhatikan adalah legalitas.

Sejak menjadi dewan pembina, aspek tersebut yang terus dia rapikan. Dia ingin segala aktivitas bergerak atas nama lembaga. Bukan pribadi. Bukan atas nama kiai. Alasannya, yayasan adalah badan hukum butuh legal standing. Sebab kolaborasi atau kerja sama apapun yang dilakukan dengan pihak luar, harus beres dari sisi legalitas.

“Pegangan kami dalam bertindak adalah dua poin itu. Restu orang tua sebagai pelanjut pesantren dari kakek. Kedua, kekuatan hukumnya,” ucap mantan Direktur Sekolah Insan Cendekia, Serpong, sekolah modern yang dibangun Tamsil Linrung itu.

Muzayyin menilai sudah saatnya pesantren dikembangkan dengan citra sebagai pilihan pendidikan berkualitas. Pihak pesantren tak boleh terus-menerus membiarkan publik menilainya sebagai opsi alternatif, kolot, terbelakang. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top