PLUZ.ID, MAKASSAR – Hasil kajian dan investigasi monitoring Aliansi Pemuda Menggugat (APM) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin (AMPRI) telah rampung 24 kabupaten/kota.
Dari hasil tersebut, Inisiator APM, Dirfan Susanto, meminta permohonan maaf kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dan seluruh masyarakat, karena telah melakukan kesalahan pernah berburuk sangka kepada Abdul Hayat dan menudingnya telah terlibat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal tersebut diakuinya karena merasa telah diperdaya Rahim Sila, Kasmin, dan lainnya untuk menjatuhkan Sekda Sulsel.
“Namun, setelah hasil investigasi dan adik-adik AMPRI saya baru sadar bahwa ada desain orang-orang besar untuk menjatuhkan Pak Abdul Hayat Gani. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian Rahim Sila dan Kasmin kepada saya yang kala itu, Rahim Sila menceritakan bahwa Sekda Sulsel merekomendasikan suplayer di beberapa kabupaten dan kota, sehingga Saya pun tidak mencari kebenarannya dan langsung menyerang Sekda Sulsel dengan berbagai argumentasi dan bahkan sampai meminta kepada Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, agar segera dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan membuat notulen pencopotan Sekda Sulsel, karena Rahim Sila ingin menguasai BPNT Sulsel,” bebernya.
Dirfan Susanto menegaskan, hasil dari investigasi dan monitoring yang dilakukannya dan AMPRI tidak ada satu pun suplayer yang menunjuk direkomendasikan/dimintai fee oleh Abdul Hayat.
Bukan hanya itu, hasil RDP juga pada saat itu hampir semua perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) BPNT Kabupaten/Kota tidak ada yang menunjuk Sekda Sulsel yang memberikan rekomendasi dan bahkan surat balasan pernyataan sikap dari Direktur BPNT Wilayah III, Asnandar, mengakui pula sistem rekrutmen e-warong dan suplayer memang sistemnya belum maksimal, karena dipengaruhi kondisi geografis daerah serta lainnya.
“Maka dari itu semua sekali lagi saya tegaskan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Hayat Gani, karena pernah berbuat salah telah membuat isu-isu tidak benar. Saya juga meminta kepada Kapolda Sulsel, agar segera memeriksa Rahim Sila, karena sudah membuat isu makar terhadap Sekda Sulsel,” jelasnya.
Hal Senada juga disampaikan Ketua HPMB sekaligus inisiator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin, M Akbar yang membenarkan dari sejumlah hasil investigasi dan monitoring bahkan aksi demo di sejumlah kabupaten, dirinya tidak pernah menemukan ada suplayer atau tikor kabupaten/kota yang menyebut nama Abdul Hayat yang mengatur suplayer di setiap wilayah penyaluran atau pun meminta fee.
“Yang ada adalah tikor masing-masing kabupaten yang menunjuk suplayer dan mengenai rekrutmen/penunjukan e-warong itu kebanyakan ditunjuk melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT dan bahkan Kepala Desa. Ada pun pernyataan kami adalah sistem data yang kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.
“Kami tidak hanya beraudiensi ke penegak hukum, seperti Polda, tapi kami akan melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI dan bahkan meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk di-RDP-kan dan kami siap data untuk adu fakta dan data. Terima kasih,” tambahnya. (***)
