search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Fatma Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan

doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 28 Agustus 2021 15:00
Fatma Wahyuddin. foto: istimewa
Fatma Wahyuddin. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin, menyebut pendidikan merupakan wadah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Tak hanya itu, pendidikan juga sebagai salah satu cara memperbaiki kualitas kehidupan.

Oleh karena itu, Fatma, sapaan akrab Fatma Wahyuddin, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Aston Makassar, Sabtu (28/8/2021).

“Pendidikan ini kita ketahui sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat melanjutkan kehidupan berkualitas,” ujar Fatma.

Wakil Ketua Komisi D ini, memaparkan, pendidikan menjadi hal yang wajib berkaitan dengan pelayanan terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Bahkan, menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat hingga daerah menjalankan amanah konstitusi tersebut.

“Bicara pendidikan, ada berapa peran pemerintah. Salah satunya, pemerintah menjadi fasilitator, yakni menyediakan sarana dan prasarana dalam melakukan perencanaan dan program pendidikan,” tegasnya.

Fatma mengingatkan, tugas dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat.

“Jadi, masyarakat boleh selenggarakan pendidikan, seperti mendirikan sekolah melalui yayasan, sehingga semua anak bisa sekolah,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Amelia Malik, memberikan apresiasi kepada Fatma Wahyuddin atas perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu bentuk upayanya, yakni insiasi mensahkan kembali Perda Penyelenggaraan Pendidikan.

“Saya apresiasi Bu Fatma, karena selalu memperhatikan kita semua termasuk urusan pendidikan. Karena ini menjadi dasar melaksanakan program pendidikan,” jelas Amelia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar ini, menyebut, regulasi yang diinisiasi DPRD ini merupakan perda paling sempurna. Itu, bisa dilihat dari pasal yang ada di mana mengatur semua aspek mulai peserta didik hingga sanksi.

“Jadi dalam perda ini diatur secara rinci mulai sekolah formal maupun non formal. Bahkan, tanggung jawab pemkot terhadap penyelenggaraan pendidikan ini,” ungkapnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top