search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Andi Suhada Dorong Partisipasi Perempuan di Segala Bidang

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 29 Agustus 2021 11:00
SOSIALISASI PERDA. Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, menggelar sosialisasi Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Hotel Horison Makassar, Sabtu (28/8/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, menggelar sosialisasi Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Hotel Horison Makassar, Sabtu (28/8/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Hotel Horison Makassar, Sabtu (28/8/2021).

Pada kesempatan itu, Suhada, sapaan akrab Andi Suhada Sappaile, menyampaikan regulasi ini sebagai strategi pemerintah dalam mengintegrasikan peranan perempuan dan laki-laki. Artinya, ada kesejateraan gender dalam kehidupan sosial.

“Jadi, jangan anggap remeh perempuan bahwa mereka kerjanya hanya di dapur. Perempuan saat ini sudah berpartisipasi di segala bidang,” ujar Andi Suhada.

Misalnya saja, sambung Ketua PDIP Kota Makassar ini, bidang politik, ada Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani dan di Sulsel ada Andi Ina Kartika Sari jadi Ketua DPRD Provinsi Sulsel.

“Banyak juga menteri-menteri bahkan bupati di Sulsel ada perempuan,” jelasnya.

Makanya, Suhada, ingin perda tentang PUG ini bisa lebih dipertajam. Sebab, menurutnya, perda ini masih bersifat umum dan tidak tajam untuk perempuan.

“Kita dorong untuk revisi ini perda, tujuannya bisa lebih tajam lagi,” jelasnya.

Narasumber Kegiatan, Herliani Subair, mengatakan, sosialisasi ini merupakan perjuangan terhadap penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu, sama dengan tema perda soal gender.

“Gender itu urusan kita semua. Kalau dengar gender lalu diundang untuk hadir, maka harus hadir,” ujarnya.

Suhada mengatakan, gender ini amanah undang-undang mulai pembukaan UUD 1945 dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa.

Kemudian, UU HAM yang semuanya mengatur agar tidak melakukan diskrimanasi perempuan dan laki-laki.

“Jadi, gender bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki. Kalau ada perempuan yang melanggar gender bisa dilaporkan,” ungkapnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top