search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pemkot Makassar Siapkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Prasejahtera

doelbeckz - Pluz.id Senin, 30 Agustus 2021 11:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Pesonna Makassar, Minggu (29/8/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Pesonna Makassar, Minggu (29/8/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Pesonna Makassar, Minggu (29/8/2021).

Kartini mengatakan, ada alasan perda ini, dipilih untuk disosialisasikan. Paling utama, regulasi ini sangat penting apalagi bagi masyarakat prasejahtera yang memiliki masalah hukum.

“Saya kira ini penting untuk disosialisasikan. Masih banyak warga kita tidak tahu bahwa ada bantuan hukum yang diberikan pemerintah,” jelasnya.

Hanya saja, sambung politisi Perindo ini, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota. Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan.

Syarat kedua, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa pemohon adalah warga Kota Makassar, foto copy Kartu Keluarga (KK), menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

“Pada kesempatan ini saya ajak warga (peserta) agar membantu sebarluaskan perda bantuan hukum di lingkungannya masing-masing,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Sakkapati, menyampaikan, Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum masih perlu dimasifkan walau regulasi ini sudah berjalan enam tahun.

“Perda ini memang belum terlalu optimal karena belum tersosialisasi masif,” katanya.

Kedua, sambung akademisi Unhas ini, belum optimalnya regulasi 2015 ini, karena minim anggaran. Sementara, dana operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak sedikit.

“LBH ini syaratnya harus terakreditasi, sementara support anggaran minim. Makanya, kita harap dewan bisa pertimbangkan untuk menaikkan alokasi anggarannya,” kata Sakkapati. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top