search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD Pemkot Makassar

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 01 Oktober 2021 10:00
RAPAT PARIPURNA. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo pada rapat paripurna DPRD Makassar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis (30/9/2021). foto: istimewa
RAPAT PARIPURNA. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo pada rapat paripurna DPRD Makassar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis (30/9/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama wakilnya Fatmawati Rusdi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis (30/9/2021).

Rapat paripurna DPRD Makassar dengan agenda penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi-fraksi yang ada DPRD Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Makassar tahun 2021.

Usai kesembilan fraksi DPRD menyampaikan pendapat dengan berbagai masukan, akhirnya seluruh fraksi menerima perubahan APBD Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, pembahasan perubahan APBD Makassar bersama DPRD, cukup solid dan sengit, tapi tujuannya sama, yakni memperjuangkan rakyat.

“Alhamdulillah, saya kira pembahasan ini tetap tidak lewat waktu, cukup solid dan sengit, namun semua bertemu pada satu titik, yakni sama sama ingin memperjuangkan rakyat,” ucap Danny, usai sidang paripurna, Kamis (30/9/2021).

Danny menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran termasuk di dalamnya belanja tak terduga, yang naik secara signifikan. Namun, yang penting ada keseimbangan.

“Misalnya biaya operasi pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari berang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen, sehingga bisa di hemat untuk biaya belanja modal, yang tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.

Menurutnya, Bantuan Batanghari Tunai (BBT) dan hibah yang 10 persen harus dilihat dalam keseimbangan itu, artinya dari 100 persen yang bisa dibuat hanya 15 persen.

“Bayangkan dari 100 persen hanya 15 persen yang bisa untuk kebutuhan masyarakat,” tuturnya

Bahkan, kata Danny, di Barang dan Jasa (Barjas) juga, semua bukan hanya untuk pegawai, melainkan justru untuk masyarakat.

“Artinya kalau kita lihat fifty fifty berarti lebih dari 50 persen, sekarang uang yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar, akan ditumpahkan ke masyarakat, karena kita butuh uang turun ke bawah,” terangnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top