search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Vale Komitmen Jalankan PPM Melalui Pendekatan PKPM

doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 09 Oktober 2021 10:00
PENANDATANGANAN. Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy menandatangani PKS dan PKB Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, dan Bupati Luwu Timur Budiman Hakim di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (8/10/2021). foto: istimewa
PENANDATANGANAN. Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy menandatangani PKS dan PKB Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, dan Bupati Luwu Timur Budiman Hakim di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (8/10/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (8/10/2021).

Penandatangan PKS dan PKB tersebut, masing-masing dilakukan Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, dan Bupati Luwu Timur Budiman Hakim.

Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy, mengatakan, kerja sama dan kerja bersama tersebut terkait pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui pendekatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM).

“Keterlibatan PT Vale dalam kolaborasi ini sebagai perwujudan pelaksanaan komitmen dalam melakukan pengembangan terhadap potensi unggulan yang dimiliki sejumlah desa di area pemberdayaannya,” ujar Febriany Eddy.

Menurutnya, program PPM dan PKPM tersebut telah dilaksanakan sejak 2018 melalui sinergi kemitraan bersama Kemendes PDTT dengan Pemprov Sulsel dan Pemkab Lutim.

Program PKPM sebagai wujud pola dukungan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk tahun 2018 sampai 2023. Program ini digagas melalui kolaborasi multipihak antara PT Vale Indonesia, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk mendukung implementasi program PKPM tersebut, maka pada November 2018 telah dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT Vale Indonesia, Kemendes PDTT, Pemprov Sulsel, dan Pemkab Lutim. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Kementerian Desa PDTT Jakarta.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mensinergikan program dan kegiatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemberdayaan PT Vale di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulsel.

Adapun lingkup kerja sama, meliputi PPM dan kawasan perdesaan, implementasi program PPM dan program PKPM, pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan, pembinaan dan penguatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa dan Pembinaan dan penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan, atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Sejak program PKPM diluncurkan pada 3 Mei tahun 2019 Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Andi Sudirman Sulaeman, program PKPM telah melalui beberapa tahapan mulai persiapan, perencanaan, implementasi dan monitoring.

Setiap tahapan melibatkan seluruh pelaku PKPM, antara lain Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (TKK PPM), camat, kepala desa, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), delegasi desa, dan pendampingan teknis dan pengembangan kapasitas dari PT Vale Indonesia sebagai wujud penerapan semboyan atau tagline program PKPM, yakni ‘Sinergi Membangun Kawasan’, menuju pencapaian tujuan program PKPM itu sendiri.

Yakni mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pemangku kepentingan pada kawasan yang ditetapkan dalam rangka memfasilitasi peningkatan produksi, daya saing, nilai tambah dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah terdampak operasi PT Vale Indonesia.

Lingkup implementasi PPM-PKPM, meliputi upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan yang terbagi dalam sepuluh kawasan pengembangan yang terdapat di empat kecamatan, yakni Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili, di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel.

10 kawasan yang dikembangkan, yaitu:
1. Kawasan Wisata
2. Kawasan Pertanian Terpadu (Agropolitan)
3. Kawasan Pengembangan Perkebunan Lada
4. Kawasan Perdagangan dan Industri olahan Komoditas
5. Kawasan Peternakan dan Penunjang
6. Kawasan Agrowisata
7. Kawasan Peternakan dan Pengolahan Hasil Hutan Non-kayu
8. Kawasan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut (Minapolitan)
9. Kawasan Perkotaan dan Layanan Jasa
10. Kawasan Penunjang Pertanian dan Peternakan.

Sementara, tiga pilar program PKPM yang secara bersama ditumbuhkan, dikuatkan dan dimandirikan, yaitu pertama Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), kedua kelembagaan lokal BUMDes dan BUMDesma, serta ketiga hilirisasi produk dan kemitraan berjejaring. Melalui kerangka kerja ini diharapkan status kawasan perdesaan di akhir program pada tahun 2023 mendorong kemandirian dan berdaya saing.

”Penandatanganan kerja sama dan kerja bersama antara PT Vale, Kementerian Desa dan PDTT, Pemprov Sulsel, dan Pemkab Lutim sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan memandirikan masyarakat desa. PT Vale tidak akan bisa menjalankan suatu program secara maksimal jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri. Jadi memang butuh sinergitas dengan seluruh elemen yang ada,” kata Febriany Eddy. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top