search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Nurdin Abdullah Terjerat Tipikor dan Gratifikasi, Dituntut 6 Tahun Penjara

doelbeckz - Pluz.id Senin, 15 November 2021 23:57
Nurdin Abdullah. foto: istimewa
Nurdin Abdullah. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA), dijerat Pasal 12 huruf a UU 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pasal 12 B tentang Gratifikasi.

Nurdin Abdullah pun dituntut enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan selaku terdakwa kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Nurdin Abdullah dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp13 miliar terkait proyek infrastruktur di Sulsel.

Keputusan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi terhadap terdakwa Nurdin Abdullah dalam proyek pembangunan infrastruktur yang kembali digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (15/11/21).

Sidang tuntutan ini, diikuti Nurdin Abdullah secara virtual atau daring.

JPU KPK, Zainal Abidin, saat membacakan tuntutannya mengatakan, terdakwa dijerat Pasal 12 huruf a UU 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan pasal 12 B tentang Gratifikasi.

“Jadi dua dakwaan yang dibuktikan penutut umum, yaitu pasal suap dan gratifikasi,” katanya.

Zainal Abidin menjelaskan, dasar untuk menuntut terdakwa selama enam tahun penjara, yakni dengan menganalisa seluruh fakta persidangan dan menganalisa seluruh barang bukti di persidangan. Kemudian hasil daripada panyitaan aset-aset yang sudah disita dan dirampas untuk negara.

“Kemudian penuntut umum menyimpulkan bahwa sahnya untuk tuntutan dapat dibuktikan dengan pidana badan selama enam tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp3 miliar lebih,” jelasnya.

Zainal Abidin mengungkapkan, uang pengganti Rp3 miliar lebih itu, diakumulasikan dari Rp7 miliar lebih diterima terdakwa ditambah USD256. Kemudian dikurang aset-aset yang sudah disita. Seperti jet ski dua unit, mesin kapal speedboat-nya dua unit, tanah, dan itu dikurangi uang yang sudah disita sebelumnya.

“Selain itu, kita juga tambahkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, setelah terdakwa selesai menjalani pidana,” tuturnya.

Hitungannya ini, jelas Zainal Abidin, setelah terdakwa menjalani pidana. Jadi hitungannya itu lima tahun dicabut hak politiknya, baik dalam jabatan apapun. Apalagi pilkada. Nanti setelah menjalani pidana baru terhitung pencabutan hak politik.

“Jadi tidak hanya memenjarakan pelaku. Tujuannya adalah bagaimana mengembalikan aset recovery, untuk dikembalikan kepada negara. Jadi tidak hanya menghajar orangnya, tapi juga asetnya dan pencabutan hak politiknya,” tutup Zainal Abidin.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Ibrahim Palino, memberikan kesempatan terhadap Nurdin Abdullah bersama penasehat hukumnya untuk menyampaikan pledoi. Sidang selanjutnya digelar Selasa (23/11/2021) mendatang.

“Setelah tuntutan kami akan memberikan kesempatan untuk membacakan pembelaan pada Selasa pekan depan. Pak Nurdin Abdullah bisa melakukan pembelaan sendiri atau dengan penasehat hukumnya,” kata Ibrahim. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top