search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Transformasi BUMD Kota Makassar

doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 25 Desember 2021 13:00
Prof Aminuddin Ilmar. foto: istimewa
Prof Aminuddin Ilmar. foto: istimewa

WALI KOTA Makassar dengan tegas mengharapkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Makassar harus dapat melakukan transformasi model bisnis BUMD agar tetap bisa eksis dan berdaya saing serta berkesinambungan agar tidak hanya memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen semata, namun juga bisa memperbaiki kualitas dan cakupan pelayanan yang sangat dibutuhkan warga Kota Makassar.

Oleh karena itu, menurut Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, maka program transformasi BUMD Kota Makassar harus segera dilakukan secara kolaboratif seluruh BUMD milik Pemerintah Kota Makassar.

Idealnya BUMD itu harus bisa bersaing dengan usaha swasta. Apalagi, di masa pandemi Covid-19, seperti sekarang ini dorongan untuk berkembang sangat diharapkan agar pemulihan ekonomi Kota Makassar bisa dilakukan pula dengan segera.

Melalui upaya Transformasi BUMD diharapkan seluruh BUMD Kota Makassar bisa semakin profesional dalam arti semakin efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga mampu bersaing dan siap menghadapi dinamika bisnis yang terjadi.

Bukan sebaliknya, hanya pasrah diri dan bergelut dengan apa yang telah ada (business as usual), sehingga pengelolaan usaha tidak bisa berkembang dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah kota, yakni tidak hanya bisa memberi kontribusi yang lebih besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar berupa dividen, namun juga bisa memperbaiki kualitas dan cakupan pelayanan yang lebih baik kepada warga Kota Makassar.

BUMD Kota Makassar tidak bisa lagi dijalankan secara biasa-biasa saja, namun harus dengan gesit dan jeli mencari peluang usaha yang ada agar bisa lebih berperan serta dalam mendukung pemerintah kota dalam pembangunan daerah.

Para dewan pengawas dan direksi BUMD sudah harus mulai melakukan identifikasi/pencatatan (aset) agar bisa didayagunakan secara optimal. Dalam arti, bagaimana memanfaatkan aset-aset BUMD dengan baik agar bisa menghasilkan laba.

BUMD Kota Makassar harus melihat ke depan dengan upaya memperluas akses pasar, mencari mitra yang strategis guna memperkuat modal usaha agar bisa membangun bisnis berskala regional maupun nasional.

Bahkan, diharapkan pula bisa menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi dengan ikut serta memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa ikut maju.

Harus ada jalinan kerja sama atau sinergi antar BUMD dengan saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan core bisnis perusahaan.

Konsolidasi antar perusahaan BUMD harus segera dilakukan, sehingga BUMD siap menghadapi pasar dalam situasi sesulit apapun.

Tentu saja peran penting dalam melakukan upaya transformasi BUMD Kota Makassar ke depan, adalah dengan menempatkan dewan pengawas dan direksi yang betul-betul paham dan mengetahui akan fungsi dan tugasnya dengan baik serta mempunyai integritas baik, bisa melakukan inovasi usaha dengan cepat dan tepat serta menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Untuk itu, percepatan penataaan total BUMD Kota Makassar sebagaimana diharapkan Wali Kota Makassar bisa diwujudkan dengan segera melalui tiga aspek utama, yakni bagaimana melakukan transformasi dan restrukturisasi kelembagaan BUMD tidak hanya dengan perubahan fungsi dan tugas serta kewenangannya, namun juga mempertegas dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui perbaikan dalam penempatan, rekruitmen dan rasionalisasi SDM dengan melihat beban kerja BUMD, penguatan tata kelola perusahaan dengan memperbaiki rencana bisnis (business plan) BUMD dan menyelesaikan semua beban kewajiban BUMD.

Keberadaan PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD semakin membuka jalan yang lebar bagi pemerintah Kota Makassar untuk segera bisa melakukan penataan total BUMD Kota Makassar dengan tidak hanya bertumpu kepada bentuk hukum BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda), namun juga Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Kedua bentuk hukum BUMD tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, sehingga dalam pemilihan kedua bentuk hukum BUMD tersebut harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. BUMD Perumda lebih utama melakukan peran dan fungsi pelayanan, sedangkan BUMD Perseroda lebih utama melakukan peran dan fungsi pendapatan.

Dengan memisahkan kedua peran dan fungsi BUMD tersebut tentu akan memperjelas pula kegiatan usaha yang akan dilakukan BUMD tersebut. Dengan peran dan fungsi pelayanan jelas fokus utama kegiatan usahanya, adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada warga masyarakat.

Sedangkan, dengan peran dan fungsi pendapatan jelas pengelolaan perusahaan akan lebih berfokus pada upaya pencarian laba atau keuntungan agar bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Makassar.

@mks18122021

Prof Aminuddin Ilmar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top