PLUZ.ID, MAKASSAR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menurunkan angka stunting di daerah mendapat pengakuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Lembaga perlindungan anak ini, mengaku, bangga serta mengapresiasi dengan capaian Pemprov Sulsel dalam menurunkan angka stunting di Sulsel. Khususnya terkait dengan program Aksi Stop Stunting yang dicanangkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam program itu memberikan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil. Para pendamping gizi juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak yang lahir dalam kondisi stunting.
Komisioner KPAI, Jasra Putra, mengatakan, pengabdian para pendamping gizi di Sulsel selama delapan bulan sangat layak diapresiasi, karena telah berhasil menurunkan stunting hingga 9,08 persen. Bahkan, itu melebihi target nasional menurun 14 persen di 2024.
Angka stunting di Sulsel pada 2018 mencapai 35,6 persen (Riskesda 2018), 2019 angka stunting menurun hingga 30,5 persen (SSGBI 2019). Sementara, dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting 2020 pada Februari 12,3 persen dan Agustus 11 persen. Sementara, di 2021 Februari angka stunting menurun hingga 9,6 persen dan Agustus turun hingga 9,08 persen.
“Artinya Pemerintahan Sulawesi Selatan telah mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting di Indonesia dan kita meminta para pendamping gizi terus diperkuat dan tidak berhenti berjuang menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan,” pintanya, Rabu (5/1/2022).
Jasra menjelaskan, program pendampingan gizi di masyarakat merupakan bukti keberpihakan pemerintah setempat dalam menyiapkan generasi emas di Sulsel pada sepuluh hingga 15 tahun mendatang.
“Serta memerangi momok besar stunting di Indonesia yang menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo),” katanya.
“Karena dapat menjadi momok ketakutan penurunan kualitas generasi di negeri ini di masa mendatang yang menjadi kekhawatiran kita semua dalam melihat perkembangan anak anak-kita di masa sekarang,” tambahnya.
Jasra mengatakan, pencegahan stunting menjadi landasan dasar bangsa dalam memiliki generasi yang maju dan mampu bersaing di tingkat global. Mengingat, ini menjadi kebutuhan dan hak utama dalam membekali anak menghadapi masa depannya.
“Saya berharap apa yang terjadi di Sulawesi Selatan juga diikuti daerah lainnya dalam konsen dan fokus menurunkan angka stunting. Terutama di daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Semoga gerakan aksi stop stunting yang dilakukan Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Sementara, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengakui, jika 2022 ini, pemerintah provinsi masih fokus pada penurunan stunting di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Pemprov Sulsel memilih sepuluh desa yang tingkat stuntingnya tinggi untuk menjadi lokus dalam program Aksi Stop Stunting dari masing-masing kabupaten/kota di Sulsel dengan melibatkan pendamping gizi di masing-masing raerah. Jadi total desa lokus penurunan stunting di Sulsel sebanyak 240 desa.
Aksi tersebut juga akan melibatkan tim penggerak PKK yang memiliki jejaring yang luas hingga ke tingkat desa dengan ranah pembinaan keluarga. (***)
