PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menandatangani perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) penanganan bidang hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Sipakalebbi Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (13/1/2022).
Penandatanganan antara kedua belah pihak merupakan perpanjangan kerja sama dalam rangka memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar, terkait permasalahan hukum perdata yang dihadapi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari, mengatakan, penandatanganan ini merupakan hal sangat penting, berdasarkan kewenangan dan amanat dalam undang-undang.
“Penandatangan kerja sama ini sangatlah penting, untuk mengoptimalisasi kewenangan Kejaksaan sesuai tupoksinya dalam undang-undang melakukan pendampingan hukum perdata kepada pemerintah maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)-nya,” ujar Kajari.
Menurutnya, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut, Kejaksaan juga memberikan konseling mediator dan fasilitator kepada Pemkot Makassar.
“Hal ini guna memaksimalkan perdata pemerintahan dan mengontrol ASN (Aparatur Sipil Negara) agar terhindar dari masalah hukum, serta memberikan perlindungan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah,” imbuhnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi mengatakan, penandatanganan kerja sama ini, betul-betul sangat strategis sekali bagi Pemkot Makassar.
“Kita banyak gugatan aset sekarang, kerja sama ini tentunya betul-betul sangat strategis, makanya sekarang kita buat tim pemburu aset lagi, sama seperti yang saya buat dulu,” terang Danny Pomanto. (***)
