PLUZ.ID, MAKASSAR – Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Tautoto Tanaranggina yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menggenjot dan mengakselerasi kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD I dan II untuk wilayah Sulsel.
Asisten III dalam rapat yang digelar di Ruang Asisten III Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/3/2022), menegaskan, akan membentuk Tim Task Force yang terdiri atas beberapa unsur atau stakeholder demi mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.
“Kita akan buat tim bersama BPJS Kesehatan, ya katakanlah task force, sehingga kabupaten atau kota yang masuk kategori di bawah 90 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, maka kita akan menggenjot itu,” ujarnya.
Tautoto mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan, yaitu melakukan persuratan yang ditujukan kepada kabupaten yang masuk kategori belum 90 persen kepesertaan JKN dan KIS PBI APBD I dan II. Treatment lain yang dilakukan, adalah menjadikan kepesertaan JKN ini sebagai syarat pengurusan dokumen yang diterbitkan negara.
“Selain itu, akan kita buatkan Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengatur hal ini supaya lebih detail,” ujar Tautoto yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulsel ini.
Hadir dalam pertemuan tersebut, dari BPJS Kesehatan ada Deputi Direksi Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku Beni Herman, dari Pemprov Sulsel hadir Kepala Biro Hukum Marwan, Kabid Humas Diskominfo-DP Sultan Rakib, dari Dinasker Asbudil, dan lain sebagainya.
Beni Herman dari BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Sulsel melalui Asisten III.
Ditegaskan, pihaknya siap membantu atau mensupport apa yang menjadi kebutuhan pemprov dalam mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.
Sekedar diketahui, informasi dari Dinas Kesehatan Sulsel ada delapan kabupaten di Sulsel yang butuh akselerasi, yakni Kabupaten Gowa (88,01 persen), Pangkep (89,28 persen), Bukukumba (85,77 persen), Bone (88,81 persen), Soppeng (73,13 persen), Pinrang (85,48 persen), Luwu Utara (88,58 persen), dan Kota Palopo (89,23 persen). (***)
