search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Gubernur Sulsel Bersama Instansi Vertikal Kementerian PUPR Bahas Pembangunan Infrastruktur

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 07 April 2022 09:00
PERTEMUAN. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menerima audiensi Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/4/2022). foto: istimewa
PERTEMUAN. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menerima audiensi Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/4/2022). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menerima audiensi Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/4/2022).

Hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang Djaya Sukarno, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel Reiza Setiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan Iskandar Ismail.

Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Hasrawati Rahim, serta Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Kementerian PUPR Anwar dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel Ahmad Asiri.

Andi Sudirman menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional untuk sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan kabupaten/kota di Sulsel.

“Kita bahas soal proses perbaikan jalan nasional Maros-Bone dan Maros-Parepare. Termasuk Danau Tempe, penertiban tambang Je’neberang, Kereta Api, dan PSN (Proyek Strategis Nasional) lainnya untuk sinkronisasi,” ungkapnya.

Bahkan, Andi Sudirman meminta kepada para kepala balai untuk berkoordinasi dengan perangkat pemerintah provinsi jika mengalami kendala dalam pelaksanaan program nasional di Sulsel.

“Kalau ada yang mau dilaksanakan silahkan berkoordinasi ke kami, kalau ada penetiban pembebasan lahan koordinasi ke kami. Begitu juga untuk pembangunan jalan kalau ada infokan ke kami,” katanya.

Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang, Djaya Sukarno, mengungkapkan, pertemuannya dengan gubernur untuk menyampaikan sejumlah program kegiatan Kementerian PUPR di Sulsel untuk 2022.

“Alhamdulillah, kami bertemu dengan Pak Gubernur bisa kami sampaikan juga program-program kegiatan kami di 2022 maupun kegiatan-kegiatan mendatang,” ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa yang menjadi perhatian gubernur dalam pertemuan tersebut yang berada di wilayah kewenangan BBWS Pompengan Je’neberang, seperti Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.

Terkait pembangunan ruas jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel, Reiza Setiawan, menuturkan, beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit dan diusulkan untuk di programkan ke Kementerian PUPR.

Sementara, untuk jalan yang berada di luar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan pemerintah provinsi, Reiza mengaku, akan meminta surat dari gubernur untuk diusulkan ke kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, lanjutnya, jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan Bypass Mamminasata.

Untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail, melaporkan kepada gubernur terkait rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.

“Dari perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana) di 23 jabupaten/kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkapnya.

Sementara, dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri, melaporkan penanganan kawasan kumuh, khususnya mengenai peningkatan kualitas pemukiman untuk penanganan di 85 titik kawasan pemukiman kumuh di Sulsel.

“Di samping itu kami juga menangani pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren di Sulawesi Selatan,” ungkapnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top