PLUZ.ID, MAKASSAR – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar mengeluhkan banyaknya usulan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu disampaikan ketika rapat OPD bersama Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto di Jl Amirullah, Kota Makassar, Sabtu, (29/5/2022) malam.

“Dari hasil rakorsus kemarin, inovasi kita itu selalu berubah. Waktu hasil rekorsus 180. Dua hari setelah rakorsus kami melakukan forum inovasi, kita undang semua kepala OPD dan perusda, menyamakan persepsi terkait inovasi. Bertambah lagi jumlahnya ada 205. Kemudian yang kedua kita melakukan lagi pertemuan forum inovasi itu membuat proposal inovasi itu bertambah lagi 250 inovasi,” ujar Andi Bukti Djufrie, Kepala Balitbangda Kota Makassar.

Kendalanya, kata dia, perwakilan OPD yang hadir dalam forum inovasi selalu berubah-ubah. Makanya juga usulannya berubah-ubah dan terus bertambah.

“Kami sudah bentuk surat edaran. Supaya inovasi tidak bertambah-tambah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) buatkan SK (Surat Keputusan),” ucapnya.

Di sisi lain, dia memaparkan, realisasi anggaran keuangan 24 persen dan fisik 27. Sejauh ini ada dua program rekomendasi di Balitbangda, diantaranya Ranperda Omnibuslaw dan Ranperda Makassar Incorporate.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, inovasi setiap OPD wajib.

Agar Inovasinya bisa dikonsentrasikan tanpa menambah yang baru, Danny menginstruksikan penunjukan penanggung jawab inovasi agar ada satu orang yang fokus di inovasi di masing-masing OPD.

“Dan dia wajib hadir. Biar SKPD yang tunjuk. Apa siapa kira-kira. Supaya format semua. Sekretaris, kita tetapkan bikin SK kan penanggung jawab inovasi SKPD,” ucap Danny sapaannya.

Wali Kota Makassar dua periode ini, meminta agar ada Perwali terkait inovasi kota Makassar dan SK untuk penanggung jawab masing-masing OPD.

“Jangan kita inovasi hanya di kertas. Jangan inovasi tidak nyambung. Yang lain bilang ini, yang satu tambah lagi ini. Ini benar ini. Kita ini banyak inovasi, tapi inovasi pitikana-kanai. Apasih inovasi yang dilaksanakan. Makanya penanggung jawab tidak boleh tidak hadir. Jadi tetapkan nanti,” ucapnya.

“Bikin itu semua tentang penetapan waktu masuknya. Jangan sembarang masuk inovasi. Misalnya bulan ini masuk inovasi. Habis itu pelaksanaan inovasi. Habis itu inovasi baru. Jangan sampai inovasi cuman dianggap bulanan. Bulan depan baru lagi. Perwali dan SK silakan. Susahnya kita mengeluh nda ada outputnya,” tambah Danny.

Lebih lanjut Danny meminta Balitbangda memberikan penilaian terkait capaian inovasi masing-masing OPD. Di sisi lain terkait omnibus perda kata Danny mesti merangkul seluruh OPD.

“Kan kita rubah bukan kota dunia lagi, sombere smart city. Saya berharap kepentingan semua SKPD masuk disini,” pungkasnya. (***)