PLUZ.ID, GOWA – Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, ada tiga strategi upaya pemberantasan korupsi. Yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel pada acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2022 dengan tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’ di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa (7/6/2022).
“Sebagaimana trisula pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana mengedukasi (pendidikan), mencegah, dan penegakan,” ungkapnya.
Andi Sudirman pun mengakui, dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Baik dalam perencanaan dan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah,” ujarnya.
Alhasil, dengan pendampingan KPK, Kejati, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel terus melakukan penertiban aset.
“Kita gencar melakukan penyelamatan aset, diantaranya lahan Masjid Al Markaz Al Islami yang nilainya sekitar Rp7 triliun, Gedung Juang 45, dan aset lainnya,” sebut Andi Sudirman.
Ada sepuluh desa dipilih sebagai pembentukana percontohan Desa Antikorupsi, berasal dari sepuluh provinsi. Yakni dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat. Salah satunya di Desa Pakatto di Kabupaten Gowa.
“Kita merasa bersyukur dan bahagia, satu desa di Sulsel, yakni di Desa Pakatto menjadi salah satu pembentukan percontohan Desa Antikorupsi. Apalagi, kita ketahui, desa adalah ujung tombak pembangunan. Desa adalah miniatur Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, diharapkan ini bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi.
“Kita harap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan sistem dan tatanan pemerintahan yang transparan, lebih bersih, dan bebas korupsi,” jelasnya.
Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual, perwakilan Kemendagri. Serta para Gubernur, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Wali Kota se-Sulsel, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. (***)
