Gubernur dan 24 Kepala Daerah Dukung ETPD di Sulsel

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sebanyak 25 kepala daerah di Provinsi Sulsel menandatangani dukungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Elektronfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) saat High Level Meeting: Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel di Hotel Claro Makassar, Selasa (8/2/2022).

Pemerintah meminta kepala daerah beralih ke transaksi nontunai, karena lebih mudah dan transparan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mereka hadir menandatangani dukungan tersebut, yakni Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Selayar Basli Ali, dan Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin.

Kepala daerah lainnya berhalangan hadir dan mengutus wakil atau sekretaris daerah. Ikut bertandatangan, yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana, dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual dari Singapura usai bertemu Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt Menteri Integrasi Layanan Sosial Desmond Lee.

Andi Sudirman mengatakan, ETPD diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama Presiden G-20 Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI yang mengerucut pada tiga bidang, yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi.

Menurutnya, TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian, antara lain, sudah 92 persen (23 dari 25) Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulsel yang sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 pemda, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, sudah masuk kategori digital. Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran nontunai sudah tersedia secara masif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.

Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Sumardi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD di Sulsel.

Hadir sebagai narasumber, yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, dan Plt Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Karana, mengatakan, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.

Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.

Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp25,7 miliar menjadi Rp34,84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui Qris) sebesar Rp5.393 persen atau meningkat dari Rp19,94 juta menjadi Rp1,1 miliar pada periode yang sama.

“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” katanya.

Sementara, Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.

“Dengan membayar pajak dan retribusi secara nontunai, dapat menciptakan trust di kalangan masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya.

Radies Kusprihanto menilai, sudah banyak masyarakat yang melakukan transaksi nontunai di Sulsel. Karenanya Sulsel sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia berharap pihak terkait memperbanyak literasi untuk lebih memperkenalkan QRIS pada masyarakat luas.

Dalam paparannya, Yulis Suandi mengungkapkan, akan membantu pemerintah daerah dengan membuat aplikasi nontunai untuk bertransaksi yang bermuara pada peningkatan PAD.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengakui, transaksi nontunai di wilayahnya sudah berjalan dengan baik.

Ia menggandeng tiga bank, yakni Bank Sulselbar, BNI, dan BRI untuk melayani masyarakat.

“Bank mitra kami menyediakan alat penguat sinyal untuk mendukung suksesnya transaksi nontunai di pasar yang ada di desa,” ujarnya.

Sementara, Taufan Pawe yang memfasilitasi Stadion Gelora BJ Habibie sebagai kandang PSM Makassar mengakui, mendapatkan PAD yang cukup menggembirakan dari penjualan tiket PSM yang dilakukan secara online.

“Di pasar kami juga sudah banyak yang menyelenggarakan transaksi nontunai. Semuanya serba digital termasuk timbangannya, sehingga tidak ada lagi kecurangan,” ujarnya.

Sekda Bulukumba, Muh Ali Saleng, mengakui, PAD Bulukumba meningkat sejak tiket masuk Pantai Bira diubah dari tunai menjadi nontunai. Tahun ini Bira ditarget Rp10 miliar PAD. (***)